Share

Wapres: KPPU Bisa Perbaiki Iklim Usaha hingga Pelayanan Publik

Antara, Jurnalis · Selasa 14 Desember 2021 15:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 14 320 2516877 wapres-kppu-bisa-perbaiki-iklim-usaha-hingga-pelayanan-publik-bFTORfqlnJ.jpg Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di masa reformasi merupakan upaya untuk memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang harapannya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Selama lebih dari dua dekade sejak KPPU hadir, ungkap dia, nilai-nilai persaingan usaha yang sehat diterapkan dan berbagai perbaikan iklim usaha yang menguntungkan konsumen diciptakan.

“Seperti terbukanya industri penerbangan yang berdampak pada peningkatan jumlah maskapai hingga penurunan tarif penerbangan,” ujar Wapres dikutip Antara di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga: Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh 8 Kali Lipat, Jadi Rp4.500 Triliun pada 2030

Pembenahan lain juga terjadi pada industri telekomunikasi yang membuat praktek kartel layanan pesan singkat (SMS) dapat diakhiri berkat putusan KPPU, dan tarif dari layanan jasa layanan SMS berhasil diturunkan. Catatan keberhasilan KPPU dinilai menjadi kontribusi nyata dalam menjaga iklim persaingan usaha, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan konsumen.

“Selama roda dunia usaha masih bergerak, selama itu pula tugas KPPU harus ditunaikan,” kata Ma’ruf.

Baca Juga: Wapres Sebut Fintech Sumbang Rp60 Triliun ke Ekonomi Indonesia

Wapres juga mengucapkan bahwa rasa syukurnya atas laporan KPPU terkait perbaikan indeks persaingan usaha tahun 2021 hingga mencapai 4,81 atau meningkat dari tahun 2020 yang berada di angka 4,67 dari skala minimal 7.

“Artinya, kerja keras KPPU telah membuahkan hasil dan diharapkan upaya ini akan terus berkelanjutan di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa di masa lalu praktik monopoli maupun persaingan usaha masih belum menjadi perhatian serius untuk dibenahi.

Menurut dia, salah satu akibatnya ialah ketimpangan yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Ketimpangan tersebut dianggap tak hanya tercermin dari angka pendapatan masyarakat, tetapi juga dari jumlah pelaku usaha.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, potret ketimpangan terkini menunjukkan dominasi jumlah pelaku usaha mikro sebesar 98,6% dari total 64 juta pelaku usaha. Sedangkan usaha kecil hanya 1,2%, usaha menengah 0,09%, dan usaha besar hanya 0,01%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini