Share

UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi Berbuntut Panjang, Ini Langkah Menaker

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 22 Desember 2021 18:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 22 320 2521117 ump-dki-jakarta-2022-direvisi-berbuntut-panjang-ini-langkah-menaker-KV74Y0ZTog.jpeg Upah Minimum 2022 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketengakerjaan mengawal pelaksanaan Upah Minimum (UM) di Daerah. Hal itu dikarenakan pengawas memiliki peran sangat fundamental dalam mengawal dipatuhinya peraturan perundangan terkait UM.

Akan tetapi, Menaker mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan perlindungan terhadap hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM.

"Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi teman-teman di provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga keberlangsungan berusaha dan bekerja," kata Menaker secara virtual pada Rabu (22/12/2021).

Baca Juga: Kemnaker Minta UMP di Daerah Tak Dinaikan, Ini Alasannya

Menaker menjelaskan fenomena penetapan UM tahun 2022 merupakan hal yang istimewa karena dilakukan dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Terkait hal itu, katanya, terdapat dua hal penting yang harus dicermati, yaitu kepastian pemenuhan hak upah minimum dan kelangsungan usaha.

"Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan," ucapnya.

Baca Juga: UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Kemnaker Setuju?

Ia pun mendorong pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan untuk bekerja secara profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, atau memastikan pelaksanaan upah minimum.

"Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga minta seluruh Kadisnaker dan pengawas ketenagakerjaan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja.

"Kolaborasi dan sinergi harus terus dibangun di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini