Share

Harga Pangan Melonjak tapi Kenaikan UMP Kecil, Kelas Menengah Terancam

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Rabu 29 Desember 2021 19:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 29 320 2524551 harga-pangan-melonjak-tapi-kenaikan-ump-kecil-kelas-menengah-terancam-fAvFB0d0fp.jpg Bahan Pokok (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga barang pokok (bapok), saat ini masih melonjak di tengah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang naiknya sedikit.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, hal itu akan menjadi ancaman bagi masyarakat kelas menengah.

"Kalau kenaikan upah minimumnya kecil sekali, sementara harga barang terlampau mahal maka ini ancaman serius bagi kelas menengah rentan," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (29/12/2021).

Baca Juga: Wamendag Buka-bukaan soal Kenaikan Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru

Direktur Celios ini menilai, jika para pekerja yang diberi upah dengan UMP kecil dan harus memenuhi kebutuhan dapur alias bapok dengan harga yang tidak karuan, maka mereka bisa masuk kategori miskin karena keterbatasan ekonomi.

"Jadi orang miskin itu bukan karena tidak bekerja atau pengangguran, tapi dia bekerja sementara pendapatan yang diterima tidak cukup untuk biaya hidup. Gawat kalau begitu, diproyeksi ada kemiskinan terselubung tahun depan," kata dia.

Adapun jika kondisi ini terus berlanjut, Bhima bilang, konsekuensinya yang kaya masih punya tabungan, sehingga kenaikan inflasi 5% masih bisa diakomodir, sementara yang menengah rentan bisa jatuh miskin.

"Ketimpangan makin lebar," cetusnya.

Baca Juga: Jelang Nataru, Wamendag: Stok Bahan Pokok Aman

Oleh karena itu, menurutnya, sebaiknya pemerintah merevisi kembali UMP karena secara perhitungan nilai riil upah akan merosot jika kenaikan UMP rata-rata nasional hanya 1,09% pada 2022.

Berdasarkan catatan dia, proyeksi inflasinya bisa tembus 5% pada 2022, belum pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,5-5%.

Dengan demikian, upah yang digunakan untuk membayar kebutuhan pokok tidak sesuai dengan tingginya kenaikan harga barang secara umum.

"Masih ada waktu bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk revisi formula upah minimum agar daya beli kelas menengah bisa lebih solid tahun depan. Lagipula MK berikan waktu untuk revisi UU Cipta Kerja juga sehingga membuka kesempatan atur ulang soal pengupahan," tukas Bhima.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini