Share

Lawan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja, Menaker Minta RUU PKS Segera Disahkan

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 30 Desember 2021 10:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 30 320 2524761 lawan-kekerasan-seksual-di-dunia-kerja-menaker-minta-ruu-pks-segera-disahkan-9OD5PFNsaa.jpg Menaker Harap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Bisa Segera Disahkan jadi UU. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Direncanakan RUU PKS disahkan pada awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, RUU PKS telah dibahas selama hampir empat tahun untuk menjadi Undang-Undang. Ia menilai para pekerja atau buruh sangat membutuhkan RUU tersebut agar segera disahkan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

Baca Juga: IHSG Dibuka Menguat ke 6.609 pada Perdagangan Terakhir 2021

"Begitu kuatnya keinginan kita untuk sama-sama zero tolerance terhadap kekerasan seksual dan harus katakan kita semua darurat melawan kekerasan seksual. Kita mendukung agar DPR segera menuntaskan RUU PKS segera disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang," ujar Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Menurutnya pelecehan dan kekerasan seksual bersifat lintas kelas, lintas profesi, lintas budaya, lintas agama bahkan lintas benua.

"Bisa terjadi kapan pun, di mana pun, di dunia nyata atau di dunia maya (online)," katanya.

Baca Juga: Pabrik 'Ngebul', Industri Manufaktur Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja Baru di 2021

Dia mengatakan RUU PKS ini jauh lebih efektif, karena berkontribusi memberikan pelindungan secara maksimal kepada pekerja/buruh. Karenanya, ia berharap RUU PKS ini menjadi UU sapujagat yang dapat mengatasi inti sejak hulu sampai hilir.

"Saya yakin DPR pasti mendengar aspirasi ini, apalagi kalau pekerja seni sepakat menghentikan kekerasan seksual karena dalam kondisi darurat," katanya.

Menaker menambahkan, pelecehan/kekerasan seksual jelas mengurangi produktivitas di dunia kerja, yang berdampak mengganggu team work/kerja sama dalam bekerja, pekerja kehilangan rasa percaya diri untuk berkreasi dan berkarya, pekerja mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik; serta hilangnya loyalitas dan dedikasi pada profesi.

Sementara Sekjen PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia), Johny Maukar, mendukung Menaker Ida Fauziyah agar RUU PKS yang tak kunjung, segera disahkan menjadi UU.

"Melalui UU PKS diyakini akan ada aturan anti kekerasan secara fisik maupun psikis serta seksual. Kami berharap nanti dicanangkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin, " imbuhnya.

Sedangkan Muhaimin Iskandar menyatakan RUU PKS yang merupakan inisiatif DPR ini akan disahkan di gedung parlemen Senayan. "Awal Januari 2022, Insyaallah akan diketok palu RUU PKS ini," kata Muhaimin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini