Oleh karena itu, otoritas pun memiliki kebijakan prioritas pada 2022. Pertama adalah penerapan bursa karbon dan implementasi ekonomi hijau yang didukung dengan taksonomi hijau sebentar lagi diterbitkan.
"Ini harus dipersiapkan operasionalisasi infrastruktur bursa karbon. Ini menjadi salah satu prioritas OJK dan tentunya legalitas untuk itu akan kami siapkan," ujar Wimboh.
Prioritas berikutnya yaitu optimalisasi indeks berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG). Lalu, otoritas juga akan memperluas basis emiten di antaranya melalui sekuritisasi aset dan pembiayaan proyek strategis yang jumlahnya cukup besar pada 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun.
OJK juga akan mengakomodir perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi untuk melakukan penawaran umum.
"Kami juga akan tetap mengakomodasi emiten yang berbasis teknologi. Kita sudah mengeluarkan POJK tentang Multiple Voting Share. Dan penguatan basis emiten ini akan kita ikuti dengan literasi dan edukasi," kata Wimboh.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)