Share

Siap-Siap! Sri Mulyani Sebut Harga Tanah di Ibu Kota Baru Akan Naik

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 05 Januari 2022 20:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 05 470 2528000 siap-siap-sri-mulyani-sebut-harga-tanah-di-ibu-kota-baru-akan-naik-Ea37KVQ1ur.png Harga Tanah di Ibu Kota Baru Bakal Naik. (Foto: Okezone.com/Nyoman Nuarta)

BALIKPAPAN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan harga tanah calon Ibu Kota Negara (IKN) sebentar lagi akan naik. Hal tersebut seiring pembangunan infrastruktur dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang. Karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara, dalam Acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga: Disetujui Jokowi, Ini Penampakan Istana Presiden di Ibu Kota Baru

Dengan demikian, ia meminta para pemilik tanah di daerah calon IKN di Kaltim bisa merencanakan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan saat IKN pindah dari Jakarta.

Pembangunan IKN di Kaltim merupakan salah satu bentuk pemihakan presiden kepada Pulau Borneo.

Baca Juga: Anti-Kedip, PLN Setrum Smelter Nikel hingga Ibu Kota Baru

Maka dari itu, Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru tersebut bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.

"Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, ia menjelaskan aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.

Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.

Kendati demikian, Menkeu menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini