Periskop 2022: Kondisi Perekonomian Indonesia hingga Target Pertumbuhan 5%
JAKARTA – Perekonomian Indonesia di 2022 diyakini semakin meningkat. Pemerintah memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 dapat mencapai kisaran 5%-5,5%.
Sementara, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2022 akan berada sekitar 4,7%-5,5%. BI optimistis bahwa pemulihan akan terjadi pada tahun ini, yakni dari 3,2%-4% pada 2021.
Optimisme ini seiring dengan terus terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mulai terkendalinya kasus penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Baca Juga: Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5% pada Kuartal IV-2021
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian di tahun ini yakni melalui alokasi dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Pengendalian pandemi menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi dan pemerintah optimis di tahun 2022, insya Allah pertumbuhan ekonomi bisa didorong ke 5,2% dan untuk itu sekali lagi selamat pada stakeholder pasar modal yang didalam pandemi ini kita rebound-nya relatif cepat,” ujar Menko Airlangga saat penutupan perdagangan BEI.
Akan tetapi, pemulihan ekonomi di 2022 diproyeksi tidak akan semulus yang diharapkan. Pasalnya, masih ada ancaman inflasi dan kesenjangan pertumbuhan yang semakin menggerus negara miskin.
Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 akan berada di kisaran 4,9%. Prediksi ini turun 0,1% dari prediksi ekonomi tahun ini yang sebesar 5,9% secara yoy.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Bawah Target APBN, Ini Alasan Sri Mulyani
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan berkisar 4,5% hingga 5% pada 2022. Namun, pertumbuhan ini masih dihadapi oleh berbagai tantangan.
“Tapi pertumbuhan tersebut masih menghadapi beragam tantangan yang lebih kompleks dari 2021. Saat ini hantu inflasi sudah mengancam kualitas pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Menurutnya, meski konsumsi mulai naik tapi harga kebutuhan pokok termasuk harga gas LPG dan ke depan tarif listrik maupun harga BBM berisiko naik.
“Inflasi bisa tembus 5%. Sementara, kenaikan upah cuma 1% yang berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun,” kata Bhima.
Lanjut Bhima, ancaman dari tapering off bisa menganggu stabilitas moneter di dalam negeri. Gambarannya dana asing keluar, terjadi guncangan di sektor keuangan, disertai dengan depresiasi nilai tukar. Adapun efek tapering off juga membuat suku bunga pinjaman lebih mahal.
Kemudian, kebijakan pajak akan agresif. Misalnya kenaikan PPN menjadi 11%, tax amnesty jilid 2, dan kenaikan tarif cukai.
“Akumulasi dari pajak yang agresif menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana pemerintah dengan perbankan. Masyarakat membayar tax amnesty ya ambil dari simpanan bank, akibatnya likuiditas juga bisa terganggu,” ucap dia.
