5 Fakta Korupsi Garuda Indonesia, Sewa Pesawat ATR Seret Nama Emirsyah Satar

Sevilla Nouval Evanda, Jurnalis · Sabtu 15 Januari 2022 05:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 14 320 2532227 5-fakta-korupsi-garuda-indonesia-sewa-pesawat-atr-seret-nama-emirsyah-satar-HBISYF5yH2.jpeg Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terungkap indikasi kasus korupsi pengadaan pesawat yang terjadi di Garuda Indonesia. Korupsi ini disebut terjadi dalam masa kepemimpinan Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

Dalam perkembangannya, kasus yang menyeret banyak merk pesawat, salah satunya armada ATR-72-600 ini tengah dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung.

Lantas, apa saja fakta yang penting diketahui terkait kasus korupsi ini? Berikut ulasan 5 faktanya, dirangkum Okezone pada Sabtu (15/1/2022):

1. Korupsi Pengadaan Pesawat Tahun 2013

Indikasi kasus korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia terungkap telah terjadi selama masa kepemimpinan Emirsyah Satar sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia (2005-2014).

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap indikasi ini bukanlah sekadar tudingan belaka, namun berdasar pada bukti-bukti hasil investigasi. Adapun kasus ini berkaitan dengan leasing atau harga sewa pesawat yang disepakati antara manajemen sebelumnya dan lessor.

Baca Juga: Sosok Eks Dirut Garuda yang Terindikasi Korupsi Pesawat ATR, Emirsyah Satar? Ini Biodata dan Jejak Kariernya

 

 

2. Korupsi di Berbagai Merk Pesawat

Kasus korupsi ini pun disebut Erick terjadi pada banyak merk pesawat, salah satunya ATR-72-600. "Leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda beda," ujar Erick, saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Selasa (11/1/2022).

Menteri BUMN itu masih enggan membocorkan merk pesawat mana saja yang tersandung korupsi. Di samping fakta itu, bunga sewa pesawat Garuda disebut paling tinggi di dunia, yaitu di kisaran 26%.

3. Dirut Garuda Dukung Investigasi

Erick Thohir menyebut bukti yang diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) akan segera ditindaklanjuti. Kejagung pun tengah melakukan penyelidikan terkait indikasi korupsi tersebut.

Terkait hal itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mendukung penuh penyelidikan dan akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG).

"Garuda berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya," ujar Irfan, Selasa (11/1/2022).

Pasalnya, Irfan melihat penyelidikan Kejagung menjadi aspek penguatan fundamental perusahaan. "Kami memastikan tata kelola Perusahaan yang juga sehat dan solid dalam mengakselerasikan kinerja usaha ke depannya," ungkap dia.

4. Kronologi Kasus

Kronologi tindak pidana korupsi di Garuda Indonesia ini dibeberkan oleh Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2009-2014, terdapat rencana kegiatan pengadaan penambahan armada pesawat sebanyak 64 pesawat yang akan dilaksanakan PT Garuda Indonesia.

Pengadaan dilakukan dengan menggunakan skema pembelian (financial lease) dan sewa (operating lease buyback) melalui pihak ketiga yakni Lessor Agreement. "Pihak ketiga akan menyediakan dana dan PT Garuda Indonesia. Kemudian akan membayar kepada pihak Lessor dengan cara pembayaran secara bertahap dengan memperhitungkan waktu pengiriman terhadap inflasi," kata Leonard Eben Ezer selaku Kapuspenkum Kejagung, Selasa (11/1/2022).

Kemudian RJPP tersebut direalisasikan beberapa jenis pesawat di antaranya ATR 72-600 sebanyak 50 pesawat dengan rincian 5 beli dan 45 pesawat lainnya sewa. Kemudian jenis pesawat CRJ 1000 sebanyak 18 pesawat dengan rincian pembelian 6 unit dan sewa 12 unit.

Business Plan Procedure dalam pengadaan atau sewa pesawat di PT Garuda Indonesia adalah Direktur Utama akan membentuk tim pengadaan sewa pesawat atau tim gabungan.

Tim yang dilibatkan berasal dari beberapa Direktorat, seperti teknis, niaga, operasional dan layanan atau niaga yang akan melakukan kajian dan dituangkan dalam bentuk paper hasil kajian.

Namun, dia menegaskan, pengadaan sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghitung pihak Lessor. "Kasus tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini dan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat," tutur Leonard.

5. Kejagung Periksa Mantan Dirut Garuda

Jampidsus Kejaksaan Agung telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar terkait penyewaan pesawat selama periode 2005-2014.

"Sudah kita mintai keterangan. Kan posisinya di sana (tahanan), kita yang datang ke sana," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi saat dikonfirmasi, Rabu (12/1/2022).

Pemeriksaan itu disebut terjadi pada Senin pekan lalu. Diketahui, saat ini Emir mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Jawa Barat, sejak Februari 2021. Dia dihukum selama 8 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus, Rolls-Royce, ATR, dan Bombardier yang diusut oleh KPK.

Sementara itu, Supardi menyebut sampai Jumat pekan ini, pihaknya masih akan memeriksa sejumlah orang terkait dugaan korupsi di Garuda. Ia melanjutkan, dalam waktu dekat Kejagung akan menentukan kelanjutan penyelidikan kasus tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini