Share

Komisi VII Bakal Panggil 'Ratu' Batu Bara

Zikra Mulia Irawati, Jurnalis · Senin 17 Januari 2022 11:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 17 320 2533298 komisi-vii-bakal-panggil-ratu-batu-bara-1tG7gGTOLJ.jpg Batu Bara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Isu Ratu batu bara yang mencuat pada Rapat Kerja Komisi VII yang diungkap Mohammad Nasir anggota DPR RI dari fraksi Demokrat saat ini menjadi isu santer di masyarakat.

Komisi VII akan segera menelusuri kebenarannya melalui Panja Ilegal Mining dengan memanggil seluruh pihak terkait.

Baca Juga: Dituduh 'Ratu' Batu Bara Kaltim, Apa Kata Tan Paulin?

"Kami melalui Panja Ilegal Mining akan mengklarifikasi kepada semua pihak terkait untuk menelusuri kebenaran atas isu ratu batubara ini. Dan yang pasti kami akan meminta penjelasan dari Dirjen Minerba, Pemda Kaltim, Masyarakat Kaltim dan Sang Ratu yg disebut dalam rapat kerja yaitu saudara Tan Paulin" ungkap wakil ketua komisi VII Bambang Haryadi kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Dia menjelaskan mahalnya harga batu bara di Luar Negeri jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan menggunakan segala cara, termasuk menjadi penadah dari praktek ilegal mining.

Batu Bara: Heboh Tan Paulin Disebut 'Ratu' Batu Bara, Komisi VII Dalami di Panja Illegal Mining

"Dan klarifikasi Panja Ilegal mining terhadap pihak pihak terkait tersebut untuk memastikan apakah tudingan itu benar atau tidak. Dan saya berharap semua pihak dapat memberikan data dan fakta untuk memperjelas duduk permasalahannya, biar terang benderang" katanya

"Di Panja Ilegal mining tersebut kami berikan kesempatan kepada Saudara Tan Paulin untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan, bukan hanya memberikan bantahan sepihak melalui media. Karena di Panja semua pihak akan di konfrontir, dan ini merupakan ruang untuk saudara Tan Paulin untuk membuktikan bahwa predikat sebagai Ratu Batubara itu benar atau tidak"tambahnya.

Sebelumnya Tan Paulin buka suara soal tuduhan 'ratu' batu bara yang disebut-sebut anggota Komisi VII dalam rapat dengan Menteri ESDM.

Melalui kuasa hukumnya, Tan Paulin menegaskan bahwa perusahaannya telah menjalankan usaha perdagangan batu bara secara benar, sesuai dengan semua aturan yang digariskan pemerintah. Dia menuding balik bila pihak-pihak yang memojokkan dirinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII telah melakukan dugaan tindak pidana pelanggaran KUHP, karena diduga dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini