Share

Rekrutmen Tenaga Honorer Dilarang, Tjahjo Siapkan Sanksi Pemda Nakal

Dita Angga R, Jurnalis · Selasa 18 Januari 2022 20:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 320 2534195 rekrutmen-tenaga-honorer-dilarang-tjahjo-siapkan-sanksi-pemda-nakal-GuuHJqM78K.jpg Pemda Dilarang Terima Tenaga Honorer. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan masih adanya rekrutmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah. Padahal sebenarnya, sejak 2005 instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer.

Di mana pada pasal 8 PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga: Mohon Maaf! Seleksi CPNS 2022 Ditiadakan

Tjahjo menilai perlu ada kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang merekrut tenaga honorer

"Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” katanya dikutip dari siaran pers Humas KemenPANRB, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Bakal Dapat 'Bonus'

Dia mengatakan instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Hal ini sebagaimana diatur di dalam PP 49/2018.

Dimana untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. 

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini