Pada tahapan awal ini pemerintah juga akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara itu untuk tahapan setelah 2025, ada tambahan implikasi yang akan terasa pada belanja pegawai.
"Jangka menengah maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu. Karena konsep ini new way of living dan working," tambahnya.
Kendati demikian, Sri memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu dana penanganan Covid-19 yang masih menjadi prioritas. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran pada pemilihan umum (pemilu) yang jatuh di 2024.
"Artinya 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)