Share

Menaker 'Sentil' Kepala Daerah yang Bandel soal UMP

Antara, Jurnalis · Senin 24 Januari 2022 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 24 320 2537134 menaker-sentil-kepala-daerah-yang-bandel-soal-ump-z55jTCbm0E.jpg Upah Minimum 2022 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pihaknya telah bersurat kepada kepala daerah yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami menyampaikan, dalam konteks kami sebagai pembina ketenagakerjaan, kami sudah bersurat kepada para gubernur yang selanjutnya dipakai sebagai dasar Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan sebagaimana kewenangan yang dimiliki," ujar Ida Fauziyah dikutip Antara di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: UMP 2022 Digugat ke PTUN, Ini 5 Poin yang Diminta Pengusaha

Ida menjelaskan terdapat satu provinsi yang menetapkan UMP 2022 tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu Sulawesi Tenggara.

Selain itu terdapat tiga provinsi yang menetapkan UMP 2022 tidak sesuai formula perhitungan upah minimum, meski mengumumkan sesuai tenggat waktu, yaitu Riau, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.

Terdapat pula DKI Jakarta yang merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1%, sehingga besarannya menjadi Rp4,6 juta. Revisi UMP 2022 tersebut membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akhirnya menggugat ke PTUN.

Baca Juga: Pengusaha Ngaku Belum Naikkan UMP Jakarta Jadi Rp4,6 Juta

Ida mengatakan dalam surat tersebut, dia sudah meminta kepada kepala daerah yang menerbitkan kebijakan UMP 2022 yang tidak sesuai untuk kembali kepada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kami patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Proses itu sudah kami lakukan. Kami mengajak kepada para gubernur untuk patuh dan comply terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan," katanya.

Dia menjelaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dengan aturan itu telah diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan.

Adapun arahan Presiden Joko Widodo, kata Ida, bahwa MK tidak membatalkan satu pun pasal dan UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini