Kontrak 838 Paket Infrastruktur Rp17,5 Triliun Resmi Diteken, Ini Daftarnya
Pelaksanaan penandatanganan ini dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dari balai di Kementerian PUPR yang berada di 34 provinsi di mana proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.
“Modernisasi proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti: e-Monitoring dan e-katalog sektoral Kementerian PUPR. Selain itu kami akan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk mendorong kesejahteraan anak bangsa," kata Menteri Basuki.
Menteri PUPR menambahkan bahwa Kementerian PUPR akan melaksanakan kebijakan khusus pelaksanaan program Kementerian PUPR di tahun 2022, di antaranya menyelesaikan proyek strategi nasional (PSN), mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
