JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut merespon perihal masalah harga minyak goreng. Menurutnya masalah minyak goreng ini tidak mudah dan melalui perdebatan yang sangat panjang.
Kemudian kata dia, dari sisi penentu kebijakan, mengenai minyak goreng ini tentunya perlu diperhatikan terkait akuntabilitas. Artinya, dalam menentukan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Untuk minyak ini kita perdebatannya cukup panjang karena ini masalahnya tentang minyak goreng curah yang dikonsumsi oleh masyarakat biasanya itu. Tapi kalau untuk minyak goreng curah instrumen APBN itu akan sulit banget masuk ke sana, lebih mudah minyak goreng kemasan karena ada pabrikannya,” ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Akan tetapi, dengan cara ini, dia mengaku bahwa dirinya kerap mendapat pandangan kalau pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha yang memiliki pabrikan minyak goreng. Sri pun menampik tegas anggapan itu.
“Namun kalau ini akan menimbulkan persepsi, biasanya ada politisi yang mengatakan, wah, kita lebih berpihak pada kelompok pabrikan, padahal enggak. Karena itu dari sisi efektivitas dan sisi akuntabilitasnya lebih mudah. Lebih bisa dipertanggungjawaban,” tegas Sri.
