Share

Anggota DPR Minta Proyek Blok Migas Ini Dihentikan, Enggak Ada Sumur Baru?

Athika Rahma, Jurnalis · Senin 14 Februari 2022 19:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 14 320 2547165 anggota-dpr-minta-proyek-blok-migas-ini-dihentikan-enggak-ada-sumur-baru-kPhijmh3zr.jpg Rencana Alih Kelola Blok Migas CPP. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)

JAKARTA - Komisi VII DPR RI meminta pengelolaan blok migas Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) oleh PT Bumi Siak Pusako (BSP) selama 20 tahun dibatalkan. Blok CPP dikelola PT BSP dan PHE dalam skema Badan Operasi Bersama (BOB). Pada 9 Agustus 2022 nanti, rencana pengelolaan akan diserahkan 100% kepada PT BSP.

Anggota DPR Komisi VII Muhammad Nasir mengatakan, BUMD ini belum kompeten dalam mengelola blok migas. Hal ini tercermin dari tidak pernah tercapainya target produksi migas sejak dikelola oleh PT BSP dan Pertamina Hulu Energi (PHE) 2002 lalu.

Baca Juga: Tangki Kilang Cilacap Kebakaran, Dirut Pertamina Turun Tangan

"Dari potensi 40 ribu dari 2002 sampai hari ini cuma 8 ribu. Apa yang dilakukan? Nggak ada sumur baru, nggak ada teknologi baru," ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, Dirut PHE dan BSP, Senin (14/2/2022).

Menurut Nasir, SKK Migas harus mengaudit PT BSP secara mendalam karena dinilai berkinerja kurang baik, terutama dalam melakukan pengembangan sumur migas.

Tak hanya itu, menurut Nasir, BUMD ini hanya diisi oleh orang-orang dekat penguasa daerah sehingga tidak profesional. Dia mengatakan, direksi dan komisaris PT BSP minim pengetahuan tentang migas.

Baca Juga: Miliarder Tuban Menyesal Jual Tanah ke Pertamina! Kini Nganggur dan Tak Ada Penghasilan

"Keluarga Bupati semua di situ, komisaris, direktur. Jadi kapan mau profesional, kapan mau dikembangkan sumur ini? Coba assesment pegawai BSP, ada nggak keahlian minyaknya?" kata Nasir.

Lalu, PT BSP juga dinilai tidak memberikan sumbangan atau kontribusi ekonomi di Riau. Oleh karena itu, Nasir meminta agar pengelolaan PT BSP di blok CPP dibatalkan.

"Saya minta penunjukan ini dicabut. Dikerjasamakan saja dengan Pertamina, yang ada teknologi dan tenaga ahli untuk sumur tersebut," paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BSP Iskandar menyebutkan, dengan adanya alih kelola blok ini, pihaknya memproyeksi peningkatan produksi hingga 50 ribu barel minyak.

"Ini adalah janji kami saat penandatanganan perpanjangan proposal. Jika eksplorasi kami berhasil, high casenya bisa mencapai 50 ribu barel. Untuk low casenya sekitar 20 ribu barel," ujar Iskandar.

Iskandar melanjutkan, kontrak BOB pada blok CPP ini dilakukan sejak tahun 2022. Setelah kontrak berakhir pada Agustus 2022, PT BSP ditunjuk mengelola blok tersebut secara penuh hingga 2042 dengan skema gross split dan komitmen kerja pasti mencapai USD 130,4 juta.

Penandatanganan perpanjangan kontrak hingga 2042 ini sudah dilakukan oleh Menteri ESDM pada 29 November 2018. Dengan demikian, PT BSP kembali melanjutkan bisnisnya di blok ini selama 20 tahun ke depan.

Tahun ini, PT BSP membidik pengeboran 15 sumur pengembangan dan eksplorasi serta 1 sumur eksploitasi. Perusahaan juga sudah menggelontorkan sejumlah anggaran untuk kepentingan tersebut.

"Ini kami akan berusaha dengan sebaik mungkin agar produksi meningkat," ujar Iskandar. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini