Share

JKP Hanya untuk Korban PHK, yang Mengundurkan Diri Bagaimana?

Kamis 17 Februari 2022 11:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 17 320 2548635 jkp-hanya-untuk-korban-phk-yang-mengundurkan-diri-bagaimana-U6u7a5inHa.jpg JKP Hanya untuk Korban PHK. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Serikat Pekerja menilai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak bisa menggantikan manfaat yang sebelum didapatkan dari Jaminan Hari Tua (JHT).

JKP pun tak bisa dijadikan sebagai 'bantalan' bagi pekerja yang terkena PHK sebelum usia pensiun. Skema JKP mencakup bantuan uang tunai selama enam bulan dan pelatihan kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, manfaat yang diberikan JKP sangat terbatas dibandingkan JHT. Misalnya, JKP hanya diperuntukkan bagi pekerja yang di-PHK.

Baca Juga: Menghitung Simulasi JHT: Punya Gaji Rp4 Juta Kena PHK di Usia 30 Tahun Bisa Dapat Rp66 Juta

"Kalau orang misalnya mengundurkan diri, pensiun dini kan enggak dapat JKP. Terus dari mana dia ngambil uangnya?" katanya, dikutip dari BBC News Indonesia, Kamis (17/2/2022).

Pemerintah mengklaim bahwa manfaat uang tunai dari JKP lebih besar dari JHT. Namun seorang pengamat ketenagakerjaan menyebut klaim itu 'tidak jujur'.

JKP adalah jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh pemerintah serta rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Baca Juga: Menaker Duduk Bareng Buruh Bahas Aturan JHT, Direvisi Lagi?

Menurut PP No. 37 tahun 2021, manfaat JKP berupa uang tunai diberikan setiap bulan selama enam bulan, dengan rincian 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah upah terakhir pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas Rp5 juta.

Selain uang tunai, pekerja juga mendapatkan akses informasi pasar kerja dan bimbingan karier. Seorang pekerja dapat menerima manfaat JKP tiga kali selama usia kerjanya.

Sedangkan JHT adalah "tabungan wajib" yang iurannya dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Ia dibayarkan tunai sekaligus saat pekerja menginjak usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total.

Sebagian dana JHT dapat dicairkan oleh pekerja secara terbatas setelah 10 tahun menjadi peserta.

Said Iqbal mengatakan, JKP tidak bisa menjadi penyangga atau buffer bagi pekerja yang di-PHK karena tidak ada jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan lagi setelah enam bulan.

Berbicara kepada perwakilan buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan bahwa Permenaker No. 9 Tahun 2015 membolehkan JHT dicairkan sebelum usia pensiun karena waktu itu ada "kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan".

Setelah membuat peraturan tentang JKP, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, pemerintah ingin mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua, imbuhnya.

Lebih lanjut Ida mengatakan, program sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari pemerintah sebesar Rp 6triliun dan Rp823 miliar.

"Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling," kata Ida.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini