Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Buka-bukaan Investasi Dana JHT Rp350 Triliun, Buruh Jangan Kaget

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 17 Februari 2022 |18:02 WIB
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Buka-bukaan Investasi Dana JHT Rp350 Triliun, Buruh Jangan Kaget
BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Dana JHT Dikelola untuk Apa. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menyatakan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dicairkan sebelum usia pensiun 56 tahun. Hanya saja ada syarat yang mesti diketahui peserta jaminan sosial.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, peserta bisa mencairkan saldo JHT sebagaian sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk persiapan masa pensisun dengan ketentuan kepesertaan 10 tahun.

Baca Juga: Aturan Baru, Pencairan Klaim JHT Hanya Butuh KTP dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

"Dana belum diambil terus dikembangakan untuk menjamin peserta di hari tua," ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Dia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmmen memastikan pengelolaan dana JHT secara baik dan berpedoman terhadap aturan yagn berlaku.

Baca Juga: Menaker Klaim Aturan Pencairan JHT Didukung DPR hingga Serikat Pekerja

"Kami kelola hati-hati dan tempatkan dana pada instrumen investasi yang terukur agar pengembangan optimal. Di mana sesuai regulasi, imbal hasil minimal tingkat suku bunga deposito pemerintah dalam waktu 10 tahun," ujarnya.

Kemudian imbal hasil JHT ini dapat dilihat melalui aplikasi Jamsostek Mobile dan melalui webite BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan dalam hal keamanan saldo setiap peserta, dirinya memastikan bahwa peserta memiliki individual JHT yang hanya bisa dicairkan oleh bersangkutan atau ahli waris.

"Kami terapkan prinsip transparan terkait JHT di mana peserta dapat lihat saldo secara rill time dan melalui web," tuturnya.

Selain itu, setiap awal tahun BPJS Ketenagakerjaan memberikan rincian saldo dan beserta pengembangan dana JHT yang dikrim melaui email peserta. Tata kelola dan program ini juga secara periodik diaudit BPK dan KAP. Kemudian diawasi OJK dan juga KPK.

Sebelumnya, KSPI menduga dana JHT digunakan untuk program lain yang tidak ada hubungannya dengan JHT.

"Kemana dana yang kurang lebih Rp550 triliun, JHTnya 70% sekitar Rp350 tiliun, jangan jangan dipakai untuk program Pemerintah lain," kata Said Iqbal.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement