Share

4 Penyebab Biaya Haji Naik Jadi Rp45 Juta, Pajak hingga Ongkos Tak Terduga Imbas Covid-19

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 18 Februari 2022 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 18 320 2549391 4-penyebab-biaya-haji-naik-jadi-rp45-juta-pajak-hingga-ongkos-tak-terduga-imbas-covid-19-8Crr16rT9v.jpg Penyebab biaya haji naik. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Biaya haji diusulkan untuk naik menjadi Rp45 juta hingga membuat pro kontra dari sejumlah kalangan.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Cholid membenarkan adanya usulan untuk menaikan biaya haji tersebut.

Dia menyebut, ada empat komponen yang membuat pemerintah mengusulkan biaya haji naik menjadi Rp45 juta.

Pertama, karena nilai kurs Rupiah terhadap Dolar yang meningkat Rp13.750 per US$1 menjadi kisaran Rp14.300 sampai Rp14.500 per US$1 belakangan ini.

 BACA JUGA:Jokowi Tandatangani PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kedua, Arab Saudi yang menerapkan pajak sebesar 15% terhadap seluruh jemaah haji pada 2022 ini.

Padahal pada 2019 lalu nilai pajaknya hanya 5%.

Lalu, komponen ketiga, terkait biaya protokol kesehatan.

Subhan menjelaskan, kalau setiap jemaah haji harus menjalani lima hari karantina di Arab Saudi, kemudian lima hari karantina di Indonesia, dan tes PCR enam kali.

"Tapi (karantina) ini menjadi sesuatu yang dinamis, kalau nanti saat biaya (haji) dibahas (di DPR) ternyata Arab Saudi memutuskan tidak ada karantina, Indonesia juga tidak ada karantina, ini tentu akan jadi komponen yang sangat besar efisiensinya," kata Subhan dikutip dari BBC Indonesia, Jumat (18/2/2022).

 BACA JUGA:Menag Usul ke DPR Biaya Haji 2022 Rp45 Juta, Ini Rinciannya

Untuk yang keempat, mengenai visa dan smart card yang berkisar 300 Riyal (Rp1,1 juta) pada 2019, kini naik jadi 403 Riyal (Rp1,5 juta) pada 2022.

Dia pun tak paham kalau biaya ini tentu akan memberatkan calon jemaah haji.

Namun, komponen kenaikan tersebut harus mulai diperhitungkan.

Setelah itu, Pemerintah dan DPR juga diberikan waktu 60 hari untuk membahas komponen biaya sebelum menetapkan tarif haji tahun 2020 ini.

"Kami akan mendengar seluas-luasnya usulan masyarakat. Kami paham betul kondisi (pandemi) ini, tapi kalau kita hilangkan biaya protokol kesehatan, tapi masing-masing negara masih menerapkan lalu siapa yang menanggung? (Jemaah) tidak bisa berangkat. Itu yang perlu dibahas," jelasnya.

Dia juga menambahkan, nantinya pemerintah akan mempertimbangkan berapa imbal balik dari dana investasi haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPHK) dapat mengalokasikan dana untuk selisih kenaikannya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini