Share

7 Fakta Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun Dibatalkan

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 05 Maret 2022 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 04 320 2556476 7-fakta-aturan-jht-cair-di-usia-56-tahun-dibatalkan-uPiP8TtPzh.jpg JHT Bisa Diambil di Usia 56 Direvisi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuziyah memastikan pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT di kembalikan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 19 Tahun 2015.

Dengan begitu, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun 56 tahun dinyatakan tidak berlaku.

Okezone merangkum fakta-fakta aturan klaim JHT Diusia 56 Tahun direvisi, Sabtu (5/3/2022):

1. Ikuti Aturan Lama

Ketentuan itu sebelumnya diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Menurutnya beleid ini dalam proses revisi. Proses perubahan ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal persyaratan dan pembayaran JHT yang harus dipermudah.

"Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," ujar Ida.

2. Serap Aspirasi Buruh

Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, Insya Allah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" ungkap Ida.

3.  JKP Juga Cair

Tak hanya JHT, pekerja juga akan dapat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK.

JKP pun memiliki 3 manfaat yang dapat diperoleh pekerja.

Manfaat tersebut berupa manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id.

 4. Ini Manfaatnya

Bahkan, pekerja bisa dapat pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

"Dengan demikian saat ini berlaku 2 program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP," ucapnya.

Oleh sebab itu, kini pekerja yang ter-PHK atau mengundurkan diri bisa menikmati dua fasilitas dari JHT dan JKP.

5. Buruh Minta Cabut Aturan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberi tanggapan terkait keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mencabut Permenaker Nomor 2/2022 dan memberlakukan kembali Permenaker Nomor 19 tahun 2015.

Menurutnya, Jaminan Hari Tua (JHT) harus dapat langsung dicairkan saat karyawan ter PHK, putus kontrak, atau mengundurkan diri; paling lama satu bulan setelahnya.

6. Tolak Keras

Oleh karena itu, lanjut Said, Partai Buruh dan KSPI menolak keras kata-kata bersayap dari Menaker yang mengatakan bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan yang lama. Tetapi secara bersamaan, Menaker mengatakan akan dilakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 2 tahun 2022.

“Dengan demikian, bisa saja yang dimaksud pencairan JHT kembali pada aturan yang lama hanya berlaku sampai bulan Mei 2022. Sebagaimana yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 tahun 2022, dan setelah bulan Mei 2022 baru dilakukan revisi yang isinya belum tentu sesuai harapan para buruh,” kata Said.

7. Tolak Hadir

Disampaikan Said, KSPI menolak hadir pertemuan yang diinisiasi oleh Kemenaker. Karena hingga saat ini, draft revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang dimaksud Kemenaker belum diterima KSPI dan serikat buruh lainnya.

“KSPI tidak mau kehadiran untuk memenuhi undangan Kemenaker hanya pembenaran semata. Seolah-olah serikat buruh juga diajak bicara oleh Kemenaker,” tegasnya.

Kemudian dia melanjutkan, “Selama Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 belum dicabut, maka Partai Buruh dan KSPI tidak percaya dengan pernyataan yang menyatakan pencairan JHT kembali pada peraturan yang lama," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini