JAKARTA - Permasalahan minyak goreng belum juga usai. Minyak goreng di sejumlah wilayah masih langka, jika ada pun harganya mahal atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000/liter.
Menghadapi persoalan ini, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum APPSI Sudaryono mengatakan, pedagang pasar merasa tidak mendapat keadilan dari distribusi minyak goreng program pemerintah. Mulai dari pendistribusian melalui ritel modern saja, hal itu sebagai bukti bahwa pemerintah cenderung berpihak ke ritel modern dibandingkan pedagang pasar tradisional.
"Kebijakan pemerintah yang mendahulukan dan memprioritaskan ritel modern dalam menjual minyak goreng dan kebutuhan pokok penting lainnya, pedagang pasar beranggapan pemerintah cenderung lebih berpihak kepada ritel modern dibanding dengan pedagang pasar rakyat," kata Sudaryono dikutip dari surat terbuka, Kamis (10/3/2022).
Dengan tidak dilibatkannya pedagang pasar dalam menyalurkan dan/atau menjual komoditi bersubsidi, dia bilang, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah kalah dengan swasta.
"Pasar rakyat/tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar. Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," terang Sudaryono.
Sudaryono menyadari bahwa belum lama ini pihaknya diajak dan dilibatkan oleh ID FOOD, Holding Pangan untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar-pasar di seluruh Indonesia, namun masih banyak sekali pasar yang belum mendapatkan akses barang dengan kuantitas yang diperlukan.
"Sehingga sampai saat ini kami pedagang pasar masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," ungkapnya.