Pekerja Migran Dapat KUR, Bisa Bebas dari Jeratan Rentenir
Kemudian, lanjut dia, terdapat negara-negara tertentu yang belum bisa melaksanakan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 9 tahun 2020.
Untuk itu, KUR PMI diharapkan menjadi alternatif pekerja yang akan bekerja ke luar negeri, baik yang bekerja pada sektor pemberi kerja perseorangan atau pengguna berbadan hukum.
"Kalau kita baca Permenkonya bahwa pemagangan dan G to G (Government to Government) juga diperbolehkan di sana. Jadi kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Menko dan BP2MI. Aspataki secara prinsip mendukung KUR PMI sebagai kebijakan yang akan sangat membantu para CPMI," katanya.
Sebelumnya, melalui Permenko Nomor 1 Tahun 2022 dan Perkemenko Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah memperluas skema penyaluran KUR untuk penempatan PMI dengan perbaikan mekanisme penyaluran, peningkatan plafon pembiayaan serta pengenaan bunga ringan dan wajar.
Pemerintah mengharapkan skema pembiayaan ini dapat dimanfaatkan oleh para calon PMI sebagai modal agar tidak lagi menjual harta benda dan mampu memutus rantai ketergantungan pada rentenir.
Hingga akhir Februari 2022, jumlah KUR untuk PMI yang sudah tersalurkan mencapai Rp2,67 triliun. Saat ini, rata-rata sumbangan devisa negara dari pekerja migran sangat besar, yakni sebesar Rp159,7 triliun per tahun.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
