Komisi VI Sebut Produsen Minyak Goreng Tidak Masuk Akal
JAKARTA - Permasalahan minyak goreng tak kunjung tuntas. Pertanyaan besar soal kemana jutaan stok minyak goreng pun belum terjawab.
Atas hal itu, Komisi VI DPR RI akhirnya memanggil distributor minyak goreng di antaranya PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna meluruskan persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini.
Satu per satu produsen tersebut memaparkan kinerja perusahaannya. Dari hasil paparan tersebut anggota DPR tidak menemukan ada permasalahan. Namun, jika dikomparasikan dengan realita di lapangan, tidak sesuai.
Produsen menjelaskan, ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, barang yang didistribusikan ke pasaran tinggi sedangkan ketika pemerintah mencabut HET permintaan ke produsen jadi berkurang.
"Ini tidak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Kami serius untuk menelusuri ini masalahnya di mana. Tidak mungkin tidak ada problem," kata Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji dalam RDP, Kamis (24/3/2022) malam.
"Masalahnya di mana? Saya berasumsi data yang disampaikan benar. Kalau tidak benar itu melawan parlemen dan bisa mendapat masalah karena menyampaikan data yang tidak benar," sambung dia.
Kemudian, sikap penasaran juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. Dia heran jika produsen mengatakan bahwa minyak goreng distribusinya tinggi saat ditetapkannya HET, lalu kemana barang tersebut karena di lapangan tidak ada, alias nihil. Siapa yang menyembunyikannya?
"Kalaupun terjadi kelangkaan di titik mana barang itu bisa ngumpet karena kan ini kalau saya lihat alur distribusi yang disampaikan oleh PT Bina Karya dari D1 ke D2 ke toko itu cuma dua tiga lapis saja. Kalau dari PT Masa Depan Cerah malah tinggal satu lapis lagi ke toko. Jadi macetnya di mana Pak, macetnya di mana Bu barang-barang ini?," ujar Hekal.
Sementara itu, dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan turut menjelaskan mengapa hingga saat ini oknum penimbunan minyak goreng belum juga terungkap.
Dikatakannya, pihak kepolisian tengah mendalami bukti-bukti di lapangan. Lantaran, Oke bilang, bikti yang diserahkan Kementerian Perdagangan kepada pihak polisi belum cukup.
"Pak Menteri dan kami merasa yakin bahwa bukti sudah cukup, tapi ternyata dari aparat hukum mungkin belum cukup. Jadi belum diumumkan," kata Oke.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
