Share

Kesal Minyak Goreng Langka! Pedagang Pecel Lele Gugat ke MK

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Senin 28 Maret 2022 17:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 28 320 2569234 kesal-minyak-goreng-langka-pedagang-pecel-lele-gugat-ke-mk-YYCSphgP3l.jpg Minyak Goreng Curah Langka (Foto: Antara)

JAKARTA - Seorang pedagang pecel Lele bernama Basri menggugat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini imbas kelangkaan minyak goreng.

Penerima Kuasa, Ahmad Irawan mengatakan, dasar dari tuntutan yang layangkan karena kliennya yang berprofesi sebagai pedagang pecel lele kesulitan mendapatkan minyak goreng baik kemasan maupun curah. Di mana minyak goreng merupakan bahan bakunya dalam menyajikan hidangan.

“Klien cerita dia susah jualannya karena susah dapat minyak goreng. Kalaupun ada, mahal. Minyak curah juga gitu. Padahal sejak awal dagangannya pakai kemasan karena lebih higienis. Sesuai anjuran pemerintah juga,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (28/3/2022).

 

Baca Juga: Minyak Goreng Curah Langka, Kemenperin: Masih dalam Perjalanan

Terkait kerugian yang dialami pedagang pecel lele tersebut, Ahmad menuturkan akan diuraikan saat persidangan. “Nanti saat dipersidangan kami uraikan,” katanya.

Dari keluhan tersebut, Basri yang menjadi pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2024 tentang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonannya telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan saat ini sedang diproses oleh Kepaniteraan MK untuk selanjutnya diregistrasi dan disidangkan oleh MK.

Penerima Kuasa itu memaparkan, pasal yang sedang diuji tersebut pada pokoknya mengatur tentang penyimpanan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi keadaan barang langka, terjadi gejolak harga dan terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

“Ketentuan tersebut memiliki masalah konstitusional dan struktural sehingga terjadi situasi seperti sekarang minyak goreng menjadi langkah dan mahal di pasar,” imbuhnya.

Lebih detail, dia menjelaskan persoalan minyak goreng ini perlu dituntaskan karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Menurutnya, Menjadi berlebihan apabila pelaku usaha menjadikannya sebagai tempat mencari keuntungan secara berlebihan.

Maka dari itu, dengan permohonan yang sudah dilayangkan ke MK ini, Ahmad bilang, pemohon mengharapkan minyak goreng tersedia dengan harga yang terjangkau, tidak mahal seperti yang ada dipasaran saat ini. Dengan begitu, para pedagang makanan bisa kembali berjualan dengan tingkat pembeli yang meningkat.

“Bagi Pemohon yang berusaha jualan sebagai pedagang pecel lele, jika minyak goreng tidak tersedia di pasaran, maka Pemohon tidak dapat bekerja. Jika harganya tinggi, hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli Pemohon dan harga jual barang dagangan yang diusahakan oleh Pemohon,” kata Ahmad.

Kemudian, tambah Ahmad, ada tidaknya minyak goreng atau mahal murahnya minyak goreng saat ini bukan hanya terkait dengan nominal harga, namun juga terkait dengan hak konstitusional warga negara dan juga tanggungjawab pemerintah.

“Pemerintah memiliki tanggungjawab agar minyak goreng tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan pengendalian. Sedangkan masyarakat seperti Pemohon, memiliki hak konstitusional,” katanya.

Maka dari itu, upaya pengujian ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya konstitusional yang dapat diambil oleh Pemohon agar hak-haknya sebagai warga negara dapat dilindungi dan tidak ditindas oleh pasar, sesuatu yang bertentangan dengan nilai UUD 1945 mengenai demokrasi ekonomi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini