Cegah Pencucian Uang, Ini Langkah Sri Mulyani
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang perlu terus dijadikan suatu topik yang dipahami oleh masyarakat.
Menurutnya, jika disebutkan pencucian uang dilakukan dalam sektor keuangan, maka praktek mengenai "know your customer" menjadi sangat penting.
"Dan ini merupakan praktek yang sekarang menjadi standar untuk bidang lingkungan. Sekarang, lembaga-lembaga keuangan juga harus melaksanakan apa yang disebut prinsip ESG atau environmental, social, dan governance," ungkap Sri dalam PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis(31/3/2022).
BACA JUGA:Cerita Sri Mulyani soal Pencucian Uang hingga Aksi Terorisme di New York
Sehingga, sebelum membiayai, mereka harus tahu aspek ESG.
Dia menyebut tentu dalam hal ini, harus melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, agar kegiatan ekonomi, bukan hanya tidak merusak lingkungan, tapi juga tidak boleh merusak sosial dan tidak boleh melanggar good governance.
"Itu adalah prinsip-prinsip yang baik. Suatu negara bisa terus meneruskan development strategy-nya, kegiatan pembangunannya dengan tetap menjaga ESG, tidak seharusnya bahwa untuk kita tumbuh tinggi, maka lingkungan rusak, dan sosialnya menjadi disharmoni, dan tata kelola tidak imbang," tegasnya.
Dia berharap, dalam hal ini, koordinasi antara PPATK dengan semua otoritas dan lembaga termasuk aparat penegak hukum.
Kementerian Keuangan sendiri, sebut Sri, sangat dekat dengan PPATK, bahkan kalau di Amerika Serikat, financial intelligence unit ada di bawah Kementerian Keuangan.
"Karena intelijen dari sisi keuangan, pajak, bea cukai, dan bahkan financing flow itu semuanya melalui aliran dana. Maka dari itu kerjasama PPATK dan Kementerian Keuangan adalah keniscayaan, keharusan, dan kebutuhan agar kita bersama-sama bisa mengawal Indonesia secara baik, benar, dan terjaga tata kelolanya," ungkapnya.
Untuk masalah pencucian uang yang berasal dari carbon trade, Sri berharap PPATK semenjak awal karena aturan-aturannya sedang disusun, bisa terlibat secara langsung.
BACA JUGA:Sri Mulyani: Menteri Basuki Komandan Infrastruktur Indonesia
Serta memahami desain dan nature dari peraturan mengenai perdagangan karbon, di mana salah satu instrumennya adalah pajak karbon.
"Dengan demikian, kita tahu apa yang kita susun. Kita paham manfaatnya dan kita juga memahami risikonya. Dalam hidup, dalam policy, tidak ada satupun yang tanpa risiko, semua pasti ada risikonya. Tapi, kalau kita lihat risiko, bukan berarti kita tidak berjalan, bekerja, ataupun tidak memutuskan," tambahnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
