Share

Kena PPN, Sri Mulyani Pajaki Penyaluran LPG Non Subsidi! Ini Hitung-hitungannya

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 06 April 2022 17:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 06 320 2574396 kena-ppn-sri-mulyani-pajaki-penyaluran-lpg-non-subsidi-ini-hitung-hitungannya-PjonIJmsPJ.jpg LPG Non Subsidi Kena PPN (Foto: Okezone)

JAKARTA - LPG akan dikenakan PPN yang berlaku mulai 1 April 2022. PPN LPG ini diberlakukan bagi penyaluran LPG non subsidi.

Hal ini setelah Kementerian Keuangan menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PMK ini Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri dan PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.

“Kami berharap Wajib Pajak (WP) dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang ditetapkan UU HPP serta aturan turunannya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Simak! Ini 14 Aturan Pajak Baru di RI

Pemerintah mengenakan PPN terhadap penyerahan LPG dengan bagian harga tidak bersubsidi.

Perlu diingat, pajak dikenakan pada titik serah badan usaha yang dihitung dengan perkalian tarif PPN terhadap nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atau pada titik serah agen atau pangkalan yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.

PPN pada titik serah agen ditetapkan sebesar 1,1/101,1 dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran, berlaku mulai 1 April 2022.

Adapun, PPN pada titik serah agen juga ditetapkan sebesar 1,2/101,2 dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran dan berlaku saat tarif PPN dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN berlaku.

"Tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN, yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN (paling lambat 1 Januari 2025)," tertulis dalam PMK 62/2022.

Pemerintah menanggung pembayaran PPN atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya mendapatkan subsidi.

Sementara itu, pembeli menanggung PPN atas penyerahan LPG tertentu yang harganya tidak mendapatkan subsidi.

"Penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya disubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penyerahan LPG tertentu dari badan usaha ke pemerintah yang dibayar melalui subsidi LPG tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari subsidi harga dan PPN," tulis PMK 62/2022.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini