Share

7 Perusahaan Minyak Goreng Takut Ketemu KPPU, Ada Apa?

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Selasa 12 April 2022 10:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 12 320 2577461 7-perusahaan-minyak-goreng-takut-ketemu-kppu-ada-apa-UwvNrbfDLc.jpg KPPU Ungkap Perusahaan Minyak Goreng Mangkir Proses Penyidikan. (Foto: Okezone.com/Avirista)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan perusahaan minyak goreng yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan periode 6-8 April 2022.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, pada periode tersebut seharusnya ada 9 perusahaan yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Namun hanya 2 perusahaan yang kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan KPPU.

Baca Juga: KPPU Bakal Panggil 10 Perusahaan soal Dugaan Kartel Minyak Goreng, Berikut Daftarnya

"7 perusahaan yang tidak hadir adalah PT Sinar Alam Permai, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Sawit, PT Asianagro Agungjaya, PT WT, PT GSRP, CV HM dan PT PI. Sedangkan perusahaan yang hadir adalah PT WT dan PT PMI," beber Gopprera dikutip Selasa (12/4/2022).

Dia menuturkan, karena masih ada 7 perusahaan yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan, maka KPPU akan melakukan panggilan kembali untuk di nilai lebih lanjut.

"Kita agendakan pemanggilan berikutnya, nanti kita lihat apakah bagian dari penundaan itu dapat ditolerir atau dinilai sebagai bentuk tindakan menghambat proses penyelidikan atau menolak untuk diperiksa nanti kita lihat dalam proses penyelidikan yang kita lakukan,” jelas Gopprera.

Baca Juga: Kacau! Ada 11 Industri Belum Produksi hingga Distribusi Minyak Goreng Curah

Gopprera mengingatkan, dalam pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan.

Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

“Ada ruang ini di UU 5 diatur kalau nanti pihak-pihak itu tidak kooperatif, namun sampai saat ini kita melihat bahwa para pihak masih menyampaikan alasan kenapa tidak hadir memenuhi panggilan kita di jadwal itu. Nanti kita agendakan diberikutnya sampai nanti kita lakukan penilaian apakah yang dilakukan para terlapor kooperatif atau tidak kooperatif ,” terang Gopprera.

Lebih lanjut, Gopprera menerangkan, proses penyelidikan dugaan kartel minyak goreng dilakukan selama 60 hari sejak proses penyelidikan dimulai pada 30 Maret dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan.

KPPU saat ini tengah mengumpulkan 1 alat bukti lagi agar bisa masuk dalam pemberkasan dan persidangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini