JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit APBN 2023 dikisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81% hingga 2,95% dari PDB.
Ini berarti dalam penyusunan APBN, dilaksanakan UU 2 tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%.
Baca Juga:Â Susun APBN 2023, Sri Mulyani Mulai Kencangkan Ikat Pinggang
"Dengan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter, maka dari sisi utang yang akan kita kelola akan juga mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3% agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diberikan secara bertahap namun tetap berhati-hati," ujar Sri dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(14/4/2022).
Oleh karena itu, di dalam kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yakni pembangunan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
Baca Juga:Â Belanja APBN Rp2.714 Triliun Namun Ketimpangan di Indonesia Masih Tinggi
"Di sisi lain, APBN juga akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan dari pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif. Oleh karena itu, untuk APBN 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja baik pusat maupun transfer ke daerah dan estimasi penerimaan negara," ungkap Sri.
