JAKARTA - Anggaran bantuan sosial (bansos) ditambah menjadi Rp431,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan anggaran bansos diperlukan untuk masyarakat yang paling rentan serta para pedagang kaki lima pangan dalam menghadapi kenaikan harga pangan dunia.
Dia mengatakan, permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi dan investasi, merupakan faktor utama pendorong pemulihan ekonomi, sehingga pemerintah menggulirkan berbagai program, khususnya program perlindungan sosial senilai Rp431,5 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan.
"Anggaran ini digulirkan antara lain, yang pertama, penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun, juga pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 triliun," ujar Sri dalam konferensi pers THR dan Gaji ke-13 di Jakarta, Sabtu(16/4/2022).
Selain itu, anggaran juga mencakup subsidi energi dan non-energi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani, serta transportasi publik sebesar Rp194,3 triliun. Ditambah juga dengan penerima bantuan iuran JKN untuk 96,8 juta peserta sebesar Rp46,5 triliun dan program Kartu Pekerja bagi 2,9 juta peserta sebesar Rp11 triliun.