Pengusaha Nekat Tak Bayar THR Pekerja? Simak Sederet Sanksinya
JAKARTA - Sederet sanksi pengusaha yang tidak bayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh bagi para pekerja/buruh akan diulas dalam artikel ini.
THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja (pengusaha) kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.
THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Namun, tak jarang terdapat beberapa kasus para pengusaha yang tidak patuh dalam membayar THR kepada pekerja/buruh.
BACA JUGA:THR PNS 2022 Cair Mulai Besok, Segera Cek Rekening
Bahkan, berdasarkan laporan yang dihimpun Posko THR Keagamaan 2021, tercatat 3.316 laporan diterima yang terdiri atas 692 konsultasi dan 2.624 pengaduan THR.
Dari data laporan tersebut, setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan, terdapat 444 aduan yang dapat ditindaklanjuti.
Lantas, apa sanksi pengusaha yang tidak membayar THR penuh kepada pekerja/buruh?
Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.
Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
BACA JUGA:8,8 Juta PNS dan Pensiunan Dapat THR, Ini Golongan yang Berhak Terima Gaji ke-13
Maka dari itu, untuk memastikan setiap pengusaha membayar THR kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan sosialisasi ketentuan pembayaran THR sekaligus mengingatkan pengusaha akan kewajibannya terkait THR.
Pengawas Ketenagakerjaan akan memastikan setiap perusahaan membayar THR sejak tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima.
Pengawas Ketenagakerjaan pusat dan daerah melakukan pemeriksaan ke perusahaan, jika ditemukan ketidakpatuhan atas THR, pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan sebagai perintah untuk pembayaran THR.
(Zuhirna Wulan Dilla)
