JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menepis anggapan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah.
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, Selasa (26/4/2022).
Baca Juga:Â Siapkan Rp30 Triliun untuk IKN, Ini yang Akan Dibangun Jokowi
Edy mengungkapkan, pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas. Yakni, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," jelas Edy.
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, ujar Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp414,1 triliun.
Baca Juga:Â PNS yang Duluan Pindah ke IKN Nusantara, Kemenko Perekonomian hingga Kemenhan
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," terangnya.
