Share

Utang Indonesia Tembus Rp7.052 Triliun, Siapa yang Harus Bayar?

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 27 April 2022 10:14 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 27 320 2585863 utang-indonesia-tembus-rp7-052-triliun-siapa-yang-harus-bayar-hC03TsfZZ4.jpg Utang Pemerintah Naik Lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.052,50 triliun pada akhir Maret 2022. Utang ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Utang pemerintah Rp7.052,50 triliun setara 40,39% dari PDB.

"Secara nominal, terjadi peningkatan total utang Pemerintah seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di bulan Maret 2022, untuk menutup pembiayaan APBN," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita April 2022 dikutip, Jakarta, Rabu (26/4/2022).

Lalu siapa yang harus bayar utang sebesar Rp7.052 triliun?

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berujar bahwa utang pemerintah bisa dibayar. "Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar Insyaallah kembali dengan aman," ujar Sri Mulyani pada Januari 2022.

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Lagi! Kini Tembus Rp7.052,5 Triliun per Maret 2022, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengatakan, utang masih diperlukan karena besarnya berbagai pos pengeluaran pemerintah.

"Utang negara sudah (tembus) Rp6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji, pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan," katanya.

Pemerintah berupaya maksimal untuk menggenjot penerimaan pajak guna menutup defisit pengeluaran. "Makanya ini perlu kita (kasih) pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tahu sebab kita urusin Indonesia bersama-sama," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Indonesia tidak akan bernasib seperti Sri Lanka. Dia menilai bahwa kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan situasi Sri Lanka yang menghadapi krisis utang.

"Pembiayaan utang Indonesia justru menurun dari tahun lalu. Hingga Maret 2022, pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun," ujar Sri dalam konferensi pers APBN KITA, dikutip Kamis (21/4/2022).

Angka ini terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp133,6 triliun dan pinjaman Rp16 triliun. Total pembiayaan utang itu menurun 55,6% dari posisi Maret 2021, yang pembiayaannya sebesar Rp336,9 triliun.

"Penyesuaian strategi pembiayaan ini terjadi dengan penurunan target lelang SBN, pergeseran global bonds, dan sejumlah strategi lainnya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kondisi Indonesia berbeda dengan Sri Lanka, yang saat ini mengalami krisis akibat utang," ucap Sri.

Dia menyebutkan, memang kondisi utang Indonesia sering kali dibandingkan dengan kondisi Sri Lanka, salah satu penyebabnya adalah adanya utang terhadap China.

"Pembiayaan kita akan kita usahakan secara sangat prudent, sehingga banyak yang sering kemudian menanyakan kondisi seperti suatu negara, Sri Lanka dibandingkan dengan Indonesia. Dalam hal ini kita melihat kondisi APBN Indonesia jauh sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh negara seperti Sri Lanka," kata dia.

Sekadar informasi, komposisi utang Rp7.052 triliun sebagai berikut: 88,24% berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari SBN Rp6.222,94 triliun.

Untuk kepemilikan domestik pada SBN sebesar Rp4.962,34 triliun. Di mana SBN Rp4.104,37 triliun dan surat berharga negara syariah (SBSN) Rp857,96 triliun.

Sementara, komposisi utang pemerintah 11% berasal dari pinjaman atau senilai Rp829,56 triliun. Dengan rincian pinjaman dalam negeri Rp13,2 triliun. Pinjaman luar negeri totalnya mencapai Rp816,36 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral Rp281,31 triliun, multilateral Rp491,57 triliun, commercial banks Rp43,48 triliun.

"Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali," tulis Kemenkeu.

Sementara itu, hasil Article IV yang dirilis oleh IMF pada Maret 2022 melaporkan bahwa kondisi utang Pemerintah tergolong manageable.

Rasio utang diperkirakan stabil pada 41 persen PDB dalam jangka menengah, sepanjang aturan fiskal kembali normal di 2023, yaitu defisit 3 persen PDB di 2023 dan menurun rata-rata di kisaran 2,2 persen PDB pada jangka menengah.

Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,55 persen. Selain itu, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen dan per 12 April 2022 mencapai 17,60 persen.

Dari segi jatuh tempo, total utang Pemerintah sebesar Rp7.052,50 tidak semata-mata harus dibayar secara keseluruhan pada waktu yang sama. Melainkan, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari ratarata jatuh tempo (average time to maturity) sebesar minimal 7,0 tahun hingga 2025, di mana sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,66 tahun.

"Pemerintah telah melakukan langkah strategis dan oportunistik, debt switch dan liability management untuk menjaga komposisi utang tetap optimal," tulisnya.

Transaksi debt switch atau penukaran pada tanggal 24 Maret 2022 yang dimenangkan Pemerintah senilai Rp3,76 triliun. Hal ini untuk mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo.

Sementara transaksi liability management tanggal 29 Maret 2022 dengan skema Tender Offer, untuk membeli kembali sembilan seri Global Bond yang dimiliki investor, dengan tujuan lain yaitu penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga.

Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah terus menjaga rasio utang, dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non utang, seperti optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB III dengan BI.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembiayaan Infrastruktur dengan mengedepankan kerjasama (partnership) berdasarkan konsep pembagian risiko yang fair. Instrumen dari pembiayaan kreatif ini terdiri atas PPP atau KPBU, Blended Financing serta SDG Indonesia One.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini