Share

Perusahan Nunggak Iuran JHT Bisa Diklaim Pekerja? Ini Kata Menaker

Athika Rahma, Jurnalis · Jum'at 29 April 2022 12:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 29 320 2587198 perusahan-nunggak-iuran-jht-bisa-diklaim-pekerja-ini-kata-menaker-mm0Tw6pEJi.jfif Aturan JHT sudah direvisi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pencairan JHT bisa dilakukan setelah pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK meskipun belum mencapai usi 56 tahun.

Ida mengatakan, jika perusahaan tempat peserta bekerja masih menunggak iuran JHT, peserta masih akan tetap mendapat klaim sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tunggakan iuran wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha, jadi hak pekerja atas manfaat JHT tidak akan hilang," ujar Ida, dikutip Jumat (29/4/2022).

Lebih lanjut, aturan baru soal JHT dituang dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Beleid ini merupakan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, yang sebelumnya memuat aturan bahwa JHT hanya bisa dicairkan penuh saat usia 56 tahun.

 BACA JUGA:Aturan Pencairan JHT Dipermudah, Menaker Ingatkan Pengusaha Jangan Semena-mena PHK

Adapun, terdapat deretan ketentuan dalam beleid ini. Pertama, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun dibayarkan tunai dan sekaligus.

Kedua, untuk pekerja yang mengundurkan diri, JHT dapat dibayarkan dengan tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak diterbitkannya surat keterangan pengunduran diri.

Ketiga, pekerja yang terkena PHK, JHTnya dibayarkan tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan setelah PHK.

 BACA JUGA:Revisi Aturan JHT, Menaker: Permudah Pekerja Mencairkan Klaim Jaminan Hari Tua

Keempat, untuk pekerja kontrak, manfaat JHT bisa dibayarkan saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

JHT juga diberikan kepada peserta yang merupakan WNA pada saat sebelum atau setelah meninggalkan Indonesia. Peserta yang meninggal dunia bisa mendapatkan JHT yang dibayarkan ke ahli waris.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini