Share

Transaksi Kripto Kena Pajak, Begini Cara Menghitungnya

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 29 April 2022 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 29 320 2587240 transaksi-kripto-kena-pajak-begini-cara-menghitungnya-NmWzBwHyu2.png Pengenaan Pajak Kripto. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA – Nilai atau jumlah yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dapat dijadikan dasar oleh Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan rekonsiliasi dengan biaya gaji atau peredaran usaha/badan, sehingga dalam laporannya harus tepat sehingga potensi diberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menjadi lebih kecil.

Adapun langkah-langkah mendapatkan besaran penghasilan kena pajak antara lain menghitung seluruh penghasilan yang diterima/diperoleh dalam 1 tahun pajak, kurangkan biaya yang dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, serta perhatikan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam perundangan perpajakan beserta turunannya.

Baca Juga: Jangan Lupa! Pajak Kripto Berlaku Mulai 1 Mei 2022, Ini Aturan Mainnya

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut sampai dengan 5 tahun.

Baca Juga: Gubernur BI Soroti Perdagangan Aset Kripto, Ada Apa?

Setelah memperoleh angka penghasilan kena pajak dan pajak terutang, langkah berikutnya adalah dengan mengurangkan pajak penghasilan dengan kredit pajak yang meliputi pemungutan pajak penghasilan Pasal 22, pemotongan pajak atas pajak penghasilan pasal 23, dan pembayaran wajib pajak yang disebut sebagai pajak penghasilan pasal 25.

Sementara itu mengenai Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diatur dalam PMK No 68/2022, Partner Tax RSM Indonesia Rizal Awab dalam webinar yang bertajuk CIT Return Preparation Updates menyampaikan bahwa per tanggal 1 April 2022, terdapat aturan baru perpajakan terhadap transaksi berupa aset atau uang kripto yang mirip dengan pajak penjualan saham di Bursa Efek.

“Pengenaan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi dengan syarat pihak perantara harus terdaftar dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia.” ujar Rizal pada Jumat(29/4/2022).

Apabila perusahaan perantara tidak terdaftar dalam BAPPETI maka pajaknya dijadikan 0,2% dengan konsekuensi kerugian tetap dikenakan pajak. Sedangkan bukti potong pajak dilakukan oleh penyedia market place kripto atau pembeli sendirilah yang dikenakan pajak.

"Kewajiban PPh 23 atas penyelenggara teknologi finansial (peer to peer landing/p2p), juga disesuaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang mewajibkan perusahaan p2p melakukan pemotongan atas bunga yang diperoleh lender sebesar 20%," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini