Share

Ketua DPD Sebut Indonesia Butuh Banyak Pengusaha Baru

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 21 Mei 2022 17:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 21 320 2597984 ketua-dpd-sebut-indonesia-butuh-banyak-pengusaha-baru-lEZDT7eAjz.jpg Ketua DPD RI Sebut Indonesia Butuh Pengusaha Baru. (Foto: Okezone.com/DPD RI)

SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai bahwa penumbuhan wirausaha muda harus dilakukan. Jika tidak, jumlah pengusaha Indonesia akan tertinggal.

LaNyalla mengatakan yang ada di benaknya adalah berupaya sekuat mungkin untuk mempercepat lahirnya pengusaha baru di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Sebab, jumlah pengusaha di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

"Saat itu, jumlah pengusaha di Indonesia masih di kisaran 3% dari total jumlah penduduk. Sementara Malaysia dan Thailand sudah di kisaran 4%. Sedangkan Singapura sudah mencapai angka 8% lebih," papar LaNyalla, saat HUT ke-11 Kadin Institute dengan tema 'Komitmen Bersama Melalui Vokasi Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing', di Graha Kadin Jatim, Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga: Kasus Omicron di Indonesia Naik, Dunia Usaha Terdampak Lagi?

Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu ingin membuat dapur atau workshop yang menggodok kelahiran calon-calon pengusaha baru melalui Kadin Institute.

Dalam perkembangannya, LaNyalla menyebut Kadin Institute menjadi salah satu pusat pengembangan dan pendidikan vokasi.

"Bahkan menjadi proxy bagi Kadin-Kadin Provinsi lainnya di Indonesia, selain Kadin kabupaten/kota di Jawa Timur," papar LaNyalla.

Baca Juga: Rapat Perdana, Ini Komitmen Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Hary Tanoesoedibjo

Saat ini, Kadin Jatim telah mendirikan Rumah Kurasi untuk UMKM. Hal itu amat bermanfaat untuk menghadapi ledakan populasi jumlah penduduk usia produktif. Ledakan tersebut, kata LaNyalla, akan mulai kita rasakan di tahun 2030 nanti hingga puncaknya di tahun 2045, tepat saat Indonesia berusia 1 abad.

"Pemerintah menyebut ledakan jumlah penduduk usia produktif tersebut dengan sebutan bonus demografi," urainya.

Namun LaNyalla mengingatkan agar hal tersebut dikelola dengan baik. Sebab jika tidak, bukan bonus demografi, malah yang terjadi sebaliknya yakni bencana demografi.

Dikatakannya, melimpahnya usia produktif bisa menjadi peluang, karena dapat menggenjot pertumbuhan sekaligus pemerataan perekonomian negara. Tetapi sebaliknya, jika besarnya usia produktif tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka hal itu justru akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan permasalahan sosial lainnya, salah satunya meningkatnya angka kemiskinan.

"Oleh karenanya, ledakan usia produktif itu harus dibarengi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Jika tidak, maka akan menghasilkan pengangguran massal dan menjadi beban negara," tutur LaNyalla.

Pada titik itu, LaNyalla menilai pentingnya pendidikan vokasi. Namun, pendidikan vokasi saja tak cukup. Sebab, pendidikan vokasi adalah menyiapkan kondisi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

"Masih ada variabel yang tidak kalah penting, yaitu iklim dunia usaha dan dunia industri itu sendiri. Kalau sektor manufaktur di Indonesia atau khususnya Jatim melemah, tentu tenaga terdidik terampil juga tidak terserap," ujarnya.

Apalagi, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia masih menempati urutan ke-10 ranking nilai tambah industri manufaktur.

"Masih di bawah China, Amerika, Jepang, Jerman, India dan Korea Selatan serta Italia, Perancis dan Brazil," terang LaNyalla.

Sementara untuk iklim dunia usaha terbaik, masih didominasi negara-negara di Eropa, dengan Jerman sebagai pemimpin. Sedangkan di luar Eropa, masih tetap didominasi Amerika Serikat dan Jepang.

"Artinya, peluang output dari program pendidikan vokasi, tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan dalam negari, tetapi juga harus diorientasikan untuk menjadi tenaga terampil di luar negeri," beber LaNyalla.

LaNyalla yang baru kembali dari kunjungan kerja ke Arab Saudi, mengatakan terbuka peluang sekitar 8 juta tenaga terampil dan profesional untuk bekerja di Arab Saudi, dan diutamakan tenaga kerja Muslim. "Ini tentu peluang bagi Indonesia," tegas LaNyalla.

Sebab, orientasi tenaga kerja ke luar negeri sudah dilakukan oleh negara- negara dengan jumlah penduduk besar, seperti Amerika Serikat, China dan India.

"Mereka sudah lebih dulu menyiapkan tenaga kerjanya untuk ekspansi ke luar negaranya. Di Indonesia, tidak terhitung banyaknya tenaga profesional dari negara-negara tersebut. Bahkan China sekarang sudah memasukkan tenaga non-profesional melalui program-program turn key project mereka di beberapa negara, di Asia dan Afrika," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini