Ekspor CPO Sudah Diizinkan, Stok dalam Negeri Banyak tapi Harga Minyak Goreng Masih Tinggi
JAKARTA - Ahli Hukum Ekonomi Kerakyatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sofyan Pulungan mengapresiasi keputusan pemerintah yang mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).
Menurutnya, langkah ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada petani sawit.
Sofyan menjelaskan dibukanya kembali ekspor minyak sawit akan mengembalikan produktivitas petani sawit yang sebelumnya sempat terganggu akibat adanya moratorium ekspor CPO dan turunannya.
Sebab, banyak petani sawit yang dirugikan akibat moratorium tersebut mengingat banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membatasi bahkan menghentikan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang diproduksi petani skala kecil.
BACA JUGA:Larangan Ekspor CPO Dicabut tapi Harga Sawit Belum Normal, Kenapa?
Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dari total 1.118 pabrik sawit di Indonesia, setidaknya 25% menghentikan pembelian TBS dari petani akibat moratorium pelarangan ekspor sawit.
“Memberhentikan sementara ekspor CPO adalah keputusan yang tepat, akan tetapi kalau terlalu lama justru membahayakan kepentingan petani sawit. Stok CPO kita itu berlebih untuk kebutuhan dalam negeri sehingga diperlukan orientasi ekspor untuk mencegah stok mubazir dan rusak akibat tidak terserap sepenuhnya. Disini kebijaksanaan Pemerintah dalam mengedepankan kepentingan berbagai elemen masyarakat tercermin," ujar Sofyan pada Kamis (2/6/2022).
Dia menyebut dengan dibukanya ekspor CPO akan meningkatkan serapan dari PKS ke petani sawit sehingga dapat mengembalikan kesejahteraan petani.
Selain itu, pencabutan moratorium larangan ekspor CPO juga bisa membuat harga TBS kembali stabil bahkan meningkat di pasaran setelah sebelumnya sempat anjlok 70% di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini juga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Serapan TBS dari petani akan meningkat harapannya demikian juga dengan kesejahteraan mereka yang semakin terjamin karena sebelumnya mereka menjerit akibat larangan ekspor ini. Sebab ini penghasilan utama mereka," jelasnya.
Sofyan juga menuturkan bahwa peristiwa kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu harus menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perdagangan minyak sawit.
Dia menilai minyak sawit dan turunannya seperti minyak goreng berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas karena memegang peranan penting dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Mempertimbangkan hal tersebut maka Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang dapat menjadi titik temu semua kepentingan.
Dia menyampaikan perdagangan minyak sawit harus dipastikan berjalan dengan baik, mulai dari hulu hingga hilir.
