Share

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem RI 0% pada 2024

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Sabtu 11 Juni 2022 13:50 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 11 320 2609744 pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-ri-0-pada-2024-4nvNipfOmn.jpg Ilustrasi kemiskinan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pada tahun 2024 mendatang pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia 0%.

Serius dengan hal tersebut Presiden Jokowi bahkan mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 4/2022.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan adanya sekitar 10 juta masyarakat miskin ekstrem yang harus dibereskan pemerintah, namun saat ini masalah pangan masih belum bisa dituntaskan.

 BACA JUGA:Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan di Tangerang Akibat Pandemi

"Presiden juga sedang mengejar tingkat kemiskinan ekstrem 0%, itu kan berarti kemiskinan esktrimnya hilang, baru dibereskan kemiskinan kemiskinan yang bukan dikerak," ujar Bhima dalam diskusi bersama MNC Trijaya, Sabtu (11/6/2022).

Bhima menjelaskan jika pemerintah masih babak belur mengurus masalah pangan yang ada saat ini bakal sulit untuk memberantas kemiskinan esktren

"Kalau harga pangan sedikit naik, ini imbasnya sangat signifikan, jadi akan sulit turun bahkan bisa lebih tinggi daripada sebelumnya pandemi," sambungnya.

Salah satunya adalah kenaikann harga telur ataupun daging ayam.

Misalnya untuk telur ayam kenaikannya dalam satu bulan terkahir bisa sampai sekitar Rp3 ribuan.

Kemudian cabai merah yang saat ini harganya meroket.

"Tetapi ada beberapa kebutuhan pokok yang biasanya pasca lebaran itu turun, karena permintaan normal lagi, nah sekarang pasca lebaran harganya malah lebih tinggi, misalnya minyak goreng deh, harusnya turun pasca lebaran, tetapi sekarang masih mahal," lanjutnya.

Sehingga menurutnya, kejadian ini menjadi semacam anomali, kalau kenaikan harga pangan tersebut dibarengi dengan permintaan yang kuat, sebetulnya tidak menjadi masalah.

"Nah sekarang yang terjadi, kalau kita cek data keyakinan konsumen, masyarakat yang paling bawah ini tidak bisa mengejar kenaikan harga," ucapnya.

Dia menyebut masih banyak hal yang menjadi tantangan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.

"Misalnya sekarang menghadapi PMK, sebelumnya ada soal masalah subsidi pupuk, itu menjadi catatan, kemudian pangan yang belum selesai sampai sekarang adalah selalu berbicara tata niaga atau distribusinya panjang," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini