Share

Detergen Bakal Kena Cukai, Pengusaha Setuju untuk Pelestarian Lingkungan

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Rabu 15 Juni 2022 10:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 15 320 2611802 detergen-bakal-kena-cukai-pengusaha-setuju-untuk-pelestarian-lingkungan-6rvWN0N0BH.jpg Detergen bakal dikenakan cukai (Foto: Freepik)

JAKARTADetergen dan beberapa produk seperti BBM hingga ban karet akan dikenakan cukai. Pengenaan cukai dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi masyarakat.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai, bagi negara-negara dengan klasifikasi low middle income termasuk Indonesia, penerimaan dari cukai merupakan salah satu penerimaan pajak yang berkontribusi efektif dibandingkan sektor lainnya.

Selama ini pertumbuhan penerimaan cukai di Indonesia didukung oleh tembakau sekitar 20% dan Etil alkohol sebesar 226%.

"Di beberapa negara penerimaan sektor cukai memang berkontribusi sangat besar terhadap penerimaan, dan Indonesia termasuk yang paling rendah bila dibandingkan negara lain. Dan Indonesia termasuk negara yang paling sedikit memiliki obyek cukai," ujar Diana saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/6/2022).

Selain itu, menurut Diana, cukai juga disinyalir akan lebih meningkatkan awareness bagi masyarakat terhadap pola konsumsi dan kepedulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan data, lanjutnya, hal ini pernah pemerintah lakukan saat pembatasan kantong plastik. Setelah dikenakan cukai maka konsumsinya turun hingga 50%.

Baginya, isu mengenai keterbatasan bahan baku dan lingkungan hidup juga menjadi faktor untuk lebih “memaksa” masyarakat berlaku hemat.

"Dalam konteks ini kita mendukung untuk mengedukasi masyarakat berlaku bijak dalam melakukan konsumsi," tutur Diana.

KADIN berharap kenaikan cukai ini semata-mata tidak hanya untuk mengejar target penerimaan negara saja, lebih dari itu bagaimana nantinya penerimaan cukai yang didapat digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pelestarian lingkungan.

"Dan yang lebih penting lagi wacana ini diberlakukan dengan tetap memerhatikan kemampuan dan aspirasi masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang akan mengganggu agenda pemulihan ekonomi yang sedang berjalan," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini