Share

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Kenaikan Harga BBM Solusi Tepat?

Ikhsan Permana, Jurnalis · Kamis 23 Juni 2022 14:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 23 320 2616805 anggaran-subsidi-energi-bengkak-kenaikan-harga-bbm-solusi-tepat-uZli0BVF1f.jpg Ilustrasi BBM. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggaran subsidi energi tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai Rp502 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp152,2 triliun.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memilih untuk tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), LPG dan juga tarif listrik.

"Memang ada pertimbangan kalau itu dinaikan serentak maka akan memicu inflasi dan akhirnya akan menurunkan daya beli, keterpurukan daya beli itu kan belum selesai akibat pandemi, sehingga bisa difahami kalau pemerintah tidak menaikkan harga energi tadi," ucap Fahmy dalam program Market Review di IDX Channel, Kamis (23/6/2022).

 BACA JUGA:Harga BBM Naik Gila-gilaan, Joe Biden Usul Pajak Bensin Ditangguhkan

Dia menjelaskan sebenarnya pemerintah bisa saja mensiasati supaya bebab anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk membayar subsidi dan kompensasi tidak terlalu besar.

Upaya yang pertama adalah menetapkan harga sesuai dengan harga keekonomian.

"Harga pertamax dan pertamax ke atas itu serahkan saja kepada Pertamina untuk menetapkan harganya sesuai dengan harga keekonomian jadi kalau pada saat harga minyak dunia meningkat ya pertamax dan pertamax ke atas itu harganya juga akan dinaikan," katanya.

Dia menerangkan kompensasi baru diberikan apabila Pertamina menjual BBM dibawah harga keekonomian.

Seperti pertamax yang dijual Rp12.500 sementara harga keekonomiannya sudah mencapai Rp16.000.

"Nah selisih sekitar Rp4.000 tadi itu yang ditanggung pemerintah dalam bentuk kompensasi. Tapi kalau diserahkan kepada Pertamina, maka pemerintah tidak perlu membayar kompensasi," tambahnya.

Kedua, dia menyebut Pertalite itu apabila dinaikkan akan memberikan dampak terhadap inflasi, tetapi penerimaan subsidi terbesar di Pertalite dan Solar.

"Menurut saya ini sesungguhnya bisa dibatasi, diberikan pembatasan -pembatasan agar subsidinya tepat sasaran," lanjutnya.

Pertamina memang berupaya melakukan pembatasan dengan mengembangkan aplikasi MyPertamina tapi dinilai menyulitkan SPBU.

"Kalau menurut saya dibuat sederhana, yang boleh membeli pertalite itu sepeda motor kemudian angkutan orang dan barang yang itu berhak memperoleh subsidi tadi. Nah dengan pembatasan tadi ini subsidinya juga bisa dikurangi," jelasnya.

Kemudian solusi yang terakhir dengan menghapus bahan bakar jenis premium karena jumlahnya masih cukup besar.

"Sampai sekarang kan Pertamina masih mempertahankan ron 88 atau premium, meskipun ini sudah dibatasi di luar Jamali, Jawa, Madura dan Bali, tapi jumlahnya masih cukup besar dan subsidi serta impor kontennya kan cukup besar nah langkah ke tiga menurut saya dihapus saja premium tadi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini