Ia menjelaskan beberapa pembenahan harus dilakukan termasuk mengenai regulasi, institusi bahkan tata kelola sehingga sektor kehutanan dapat lebih berkontribusi perekonomian.
Ia mengatakan,beberapa tantangan PNBP sumber daya alam (SDA) kehutanan antara lain meliputi adanya dominasi dari basis kayu yang masih cukup tinggi.
Selain itu, pengawasan juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti memanfaatkan kemajuan teknologi maupun mempererat sinergi dan kolaborasi antarinstansi.
Ia menegaskan, banyaknya instansi dalam bidang pengawasan bukan menjadi hambatan namun justru merupakan peluang untuk semakin memperketat penegakan pengawasan.
Berbagai instansi yang dimaksud antara lain adalah kepolisian, kejaksaan dana aparat penegak hukum lainnya.
“Nah it is about coordination, bukannya lebih banyak aparat dan institusi malah semakin lemah, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus mampu mengoptimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai masih idle sehingga sektor kehutanan dapat menjadi penopang ekonomi nasional.
(Taufik Fajar)