Share

Beli Pertalite dan Solar Wajib Daftar, Ternyata Ini Alasan di Baliknya

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 29 Juni 2022 16:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 29 320 2620514 beli-pertalite-dan-solar-wajib-daftar-staf-sri-mulyani-supaya-tidak-salah-sasaran-FrMD5E9qWM.jpg Beli BBM Pertalite Pakai Aplikasi (Foto: Okezone/Pertamina)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan alokasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM), telah diasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di USD100 per barel.

Dengan asumsi tersebut, kebutuhan atau konsumsi selama tahun 2022 untuk BBM, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan subsidi Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp324,5 triliun.

"Yang akan dibayarkan tahun ini sejumlah Rp275 triliun. Itu terkait dengan alokasinya, tentu ini sangat dinamis dan fleksibel melihat perkembangan harga di global," ujar Yustinus dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Dia pun memberikan responnya terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam rangka penyaluran subsidi BBM.

"Yang dilakukan Pertamina melalui MyPertamina itu agar tidak mengganggu perlindungan untuk kelompok menengah bawah, tetapi membantu untuk agar subsidi tepat sasaran. Makanya app itu lebih ke upaya mendorong ke arah sana, jadi tidak mengurangi hak orang yang membutuhkan, tetapi mengarahkan pada perubahan perilaku yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian subsidi," jelas Yustinus.

Dia mengatakan, andaikata ternyata harga ICP rata-rata di atas USD100 per barel, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian. Dan jika di bawah USD100 per barel, maka dapat melakukan efisiensi.

"Prinsipnya, pemerintah ingin terus mendukung dalam jangka pendek. Berbagai skenario juga sudah dibahas antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN terkait antisipasi lonjakan harga dan yang lain. Tapi ini baru bisa kita diskusikan setelah ada keputusan dari para pimpinan," tambah Yustinus.

Dia menyampaikan terkait kemungkinan penyesuaian harga, kebijakan ini akan kembali ke Pertamina dan Kementerian ESDM, tetapi Kemenkeu menyiapkan bantalan kebijakannya dan terus berkoordinasi.

"Apabila ada lonjakan harga, maka pihaknya akan mulai menyusun simulasi lagi sejauh mana APBN masih bisa menopang, dan kalau perlu burden sharing, sampai sejauh mana dan level mana bisa diberikan," pungkas Yustinus.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini