Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Ini Risiko yang Bakal Dihadapi
JAKARTA - Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Riadhi menilai penerapan sistem pendaftaran online dan aplikasi ponsel seperti MyPertamina demi mengontrol penyaluran BBM bersubsidi sebagai kebijakan yang berpotensi blunder dan justru mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses internet.
Pertamina mulai membuka uji coba pendaftaran melalui situs dan aplikasi MyPertamina di 11 kabupaten dan kota pada Jumat (01/7/2022) sebagai langkah awal untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi. Pertamina juga akan menyiapkan pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet.
Pembatasan dengan instrumen baru ini dilakukan ketika beban biaya subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah Indonesia membengkak hingga Rp520 triliun, nilai subsidi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, akibat melonjaknya harga minyak dunia.
Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi terancam melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, mayoritas penikmatnya justru berasal dari masyarakat yang mampu secara ekonomi.
Sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2022 menyebutkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM di dalam negeri karena subsidi yang ditanggung pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas.
Menurut Bank Dunia, penghapusan subsidi akan menghemat 1% dari PDB Indonesia, dan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah bisa dilakukan lewat penambahan bantuan sosial.
