Share

Usaha Kecil dan Mikro Dipermudah Dapat Nomor Izin Berusaha

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Rabu 06 Juli 2022 07:31 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 06 320 2624348 usaha-kecil-dan-mikro-dipermudah-dapat-nomor-izin-berusaha-7AUxlOsuGU.jpg UMKM. (Foto: Okezone)

SURAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan pendampingan dan fasilitas para pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) perseorangan di Karangan, Jawa Tengah.

Deputi Bidang Penanaman Modal Achmad Idrus mengatakan kalau kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 550 UMK Binaan dari beberapa perushaan seperti Bank BRI, Tokopedia, Grab, dan Sampoerna.

"Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan coaching clinic yang dilakukan sejak akhir Juni kemarin," ujar Achmad Idrus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/7/2022).

 BACA JUGA:Cara Hadapi Tantangan Bisnis di Tengah Digitalisasi, UMKM Perhatikan!

Idrus menjelaskan pemerintah akan memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK perseorangan yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, berupa pemberian perizinan tunggal.

Sehingga NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertifikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Koordinator Bidang Registrasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI . Sukandar menambahkan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Indonesia ditargetkan menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Target tersebut akan terwujud dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, didukung peran pelaku usaha.

“Sertifikat halal ini wajib dimiliki bagi para pelaku UMK perseorangan. Oleh karenanya, pemerintah akan memfasilitasi UMK perseorangan untuk memiliki sertifikasi halal," sambungnya.

Menurut Sukandar, kegiatan pemberian NIB seperti ini dapat menjadi langkah awal bagi para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal, yang bisa diajukan melalui portal ptsp.halal.go.id, tanpa harus datang langsung ke kantor untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sekedar informasi penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah disahkan pada bulan November 2020 lalu.

Melalui UU CK tersebut, pemerintah terus mendorong kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk UMK melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini