Share

Harga Tandan Buah Segar Anjlok, Petani Sawit Layangkan Surat ke Presiden Jokowi

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Jum'at 15 Juli 2022 11:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 15 320 2630043 harga-tandan-buah-segar-anjlok-petani-sawit-layangkan-surat-ke-presiden-jokowi-lgXBUVOGsN.jfif Petani Sawit Layangkan Surat ke Jokowi. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA - Petani yang tergabung di Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait harga tandan buah segar (TBS) sawit anjok.

Dalam surat terbuka tersebut, Apkasindo meminta Jokowi melakukan lima langkah strategis agar menyeimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng dengan tatakelola perkelapasawitan Indonesia.

Pertama, mencabut domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), dan Flush Out (FO) untuk crude palm oil (CPO). Apkasindo menilai ketiga kebijakan itu sudah tidak efektif pada saat ini.

Baca Juga: Multiplier Effect Industri Sawit di Daerah 3T, Hidupi 20 Juta Jiwa

Kedua, memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meniadakan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) untuk sementara waktu. Atau paling tidak menurunkan tarif PE, BK, dan menghapus FO.

Asumsi yang digunakan adalah jika beban CPO sudah diturunkan maka harga CPO domestik akan terangkat, Harga TBS kembali baik, Ekspor akan kembali lancar , dan kondisi saat ini harga minyak bumi di atas harga CPO.

Ketiga, menjaga harga CPO global agar tidak terkoreksi akibat ekspor CPO Indonesia. Oleh karena itu Apkasindo menyarankan supaya pemerintah meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri melalui memberlakukan mandatori Biodiesel dari B30 ke B40.

Baca Juga: Tandan Buah Segar Numpuk, Pabrik Sawit Harus Tutup

"Hal ini dapat dilakukan supaya ketersediaan CPO dalam negeri yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak 3 juta ton untuk peningkatan dari B30 ke B40," tulis surat tersebut seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (15/7/2022).

Keempat, meminta Jokowi memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan melekat kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

"Supaya proses tender di KPBN patuh terhadap harga referensi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag No.55 Tahun 2015 dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak di masa pemulihan ini," sambung surat itu.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Terakhir, Apkasindo meminta Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera merevisi Permentan 01 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS. Pasalnya, Permentan ini hanya diperuntukkan bagi petani yang bermitra.

Faktanya luas kebun petani yang bermitra tidak lebih dari 7 persen dari total luas perkebunan rakyat, yakni 6,72 juta hektare.

"Sisanya adalah petani swadaya yang melakukan usaha taninya secara mandiri dan menggunakan harga referensi Kemendag untuk menjadi referensi perhitungan TBS," tulis surat tersebut.

Surat terbuka itu telah ditandatangani oleh Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung dan Sekretaris Jenderal Apkasindo Rino Afrino.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini