Share

Bebaskan Pungutan Sawit, Sri Mulyani Mau Percepat Ekspor CPO

Kurniasih Miftakhul Jannah, Okezone · Minggu 17 Juli 2022 11:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 17 320 2630967 bebaskan-pungutan-sawit-sri-mulyani-mau-percepat-ekspor-cpo-lsPgHBZLQZ.jpg Sri Mulyani Bebaskan Tarif Pungutan Ekspor Sawit. (Foto: Okezone.com)

BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan ekspor produk kelapa sawit menjadi nol rupiah atau nol dolar. Aturan ini berlaku sejak 15 Juli hingga 31 Agustus 2022.

Pembebasan pungutan dilakukan untuk mempercepat ekspor sawit. aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022. Aturan ini adalah perubahan atas PMK 103 Tahun 2022.

"Kita mau mempercepat ekspor saja. waktu kemarin terjadi harga yang tinggi, kita mengendalikannya supply dalam negerinya jadi lengkap, supaya bisa menurunkan harga di konsumen," kata

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Nusa Dua, Minggu (17/7/2002).

Dia menilai pembebasan pungutan ekspor tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan negara. Yang pasti, kata dia pungutan ekspor bebaskan hingga 0 rupiah hingga akhir Agustus.

Baca Juga: Sri Mulyani Turunkan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit Jadi Rp0

"Penerimaan negara cuma salah satu aspek yang kita lihat, penerimaan negara sih aman. Anda lihat aja penerimaan kita masih tinggi 40%yoy, jadi kita masih aman," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghapus pungutan ekspor produk kelapa sawit menjadi nol rupiah atau nol dolar. Aturan ini berlaku hingga 31 Agustus 2022.

"Jadi pungutan ekspor diturunkan 0 rupiah, 0 dolar kepada seluruh produk yang berhubungan dengan sawit," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Audit Perusahaan Sawit, Menko Luhut: Ini Penting untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi

PMK 115 berisi perubahan tarif pungutan ekspor (PE) terhadap seluruh produk dari tandan buah segar, biji sawit, kelapa sawit, pungkil, kemudian CPO dan palm oil, dan used cooking oil termasuk fruit palm oil.

"Tarif pungutan ekspor ini berlaku untuk seluruh produk mulai dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Buah Sawit, CPO, Palm oil hingga use cooking oil," lanjutnya.

Setelah 31 Agustus 2022, lanjutnya, pemerintah akan menerapkan pungutan ekspor yang bersifat progresif. Pungutan ekspor akan mengikuti tren harga CPO.

"Kalau harga CPO-nya rendah maka tarifnya juga sangat rendah, sedangkan kalau harganya naik, dia akan meningkat. Ini dengan tujuan bahwa kita melalui BPDPKS mendapatkan pendanaan untuk mereka juga melaksanakan program yang berhubungan dengan stabilisasi harga, yaitu seperti biodiesel dan juga dari sisi kadang-kadang digunakan seperti kemarin stabilisasi harga minyak goreng," tukasnya.

Untuk diketahui, di dalam PMK 103/2022 tarif pungutan ekspor CPO yang berlaku sejak 14 Juni hingga 31 Juli 2022 ditetapkan senilai USD55 hingga USD200 per ton yang mengikuti pergerakan harga CPO.

Di dalam beleid tersebut juga dijelaskan tarif PE CPO bakal naik berkisar USD55 hingga USD240 per ton mulai 1 Agustus 2022.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini