JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, selama pemberian subsidi energi berdasarkan pada barang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar ke depan pemberian subsidi dapat langsung ke orang.
"Apa yang mau kita subsidi? Gas, BBM, sekolah, dan sebagainya dalam bentuk dalam BLT saja yang terstruktur yang masuk dalam APBN sekaligus. Keluarga miskin kita itu berapa sih? katakanlah 9% jumlahnya. Jumlah keluarga kita total 100 juta keluarga, maka 9 juta keluarga kategori miskin yang layak dapat subsidi," katanya, Kamis (28/7/2022).
Baca Juga: Tahan Kenaikan Pertalite hingga Gas Elpiji 3 Kg, Pertamina Dapat Rp401 Triliun
Dirinya juga kurang sepakat atas usulan larangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dilihat berdasarkan spesifikasi kendaraan roda empat di atas 1.500 cubicle centimeter (cc).
Baca Juga: Subsidi Energi Bengkak, Sejumlah Proyek Infrastruktur Bakal Tertunda
Menurut dia, kendaraan roda empat mayoritas dimiliki oleh masyarakat mampu sehingga tidak berhak menggunakan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
"Alangkah baiknya jika yang boleh mengkonsumsi Pertalite adalah kendaraan roda dua dan angkutan umum. Mengingat kedua jenis kendaraan ini yang sebenarnya berhak mendapat subsidi dari pemerintah," kata Sugeng dalam acara Forum Kapasitas Nasional II-2022 di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Dia mengatakan, sebenarnya yang harus diberikan subsidi itu ialah kendaraan umum dan roda dua.
"Kita inginkan yang disubsidi hanya untuk kendaraan umum dan motor saja. Titik, itu untuk membatasi subsidi. Kenapa? Karena tidak adil masak subsidi untuk orang yang mampu beli. Karena dengan tangki bensin yang lebih besar dari motor justru orang yang mampu beli mobil itulah yang masak disubsidi lebih besar," katanya.
(Feby Novalius)