Dapat Jatah APBN 2023, Bappenas dan PUPR Siap Lanjutkan Pembangunan IKN
JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas nasional.
Adapun sampai dengan tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam pagu K/L.
"Mengenai IKN, sebagaimana disebutkan di Undang-undang, memang sampai dengan tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam pagu K/L antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian KLHK, Polri, BKPM, dan ada beberapa yang lain dan seluruhnya kira-kira berkisar Rp23,6 triliun. Yang terbesar memang di Kementerian PUPR yakni sekitar Rp20,8 triliun," kata Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
BACA JUGA:Jokowi: IKN Bukan Kota Biasa tapi Kota Rimba dengan Pelayanan Kelas Dunia
Lanjut dia menyampaikan, alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang telah susun di mana 20% dari APBN dan sisanya partisipasi dari pihak swasta baik luar negeri maupun dalam negeri.
"Jadi di luar Rp23,6 triliun ini kita harapkan di tahun depan ada partisipasi dari sektor Public Private Partnership (PPP). Sementara Rp20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana dan kompleks perkantoran," jelasnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, fokus untuk pembangunan IKN adalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) baik itu pembangunan perkantoran presiden, wapres, jalan nasional, maupun jalan tol dari Balikpapan ke IKN.
Bahkan, disebutnya, saat ini pembangunan untuk semua itu sudah ditender.
