5 Fakta Subsidi Rp502 Triliun Tak Cukup jika Harga Pertalite Tidak Naik
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kembali kalau subsidi energi Rp502,4 triliun tidak akan cukup untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Subsidi Rp502,4 triliun ini akan terlewati, karena ini dampak harga minyak dunia (ICP) di pasar global yang naik, namun pemerintah belum melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan nilai keekonomiannya," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Komite IX DPD RI di Jakarta, Kamis(25/8/2022).
Dia juga mengatakan kalau tren harga minyak dunia terus meningkat, bahkan rata-rata harganya sudah mencapai USD105 per barel.
BACA JUGA:BBM Subsidi Jebol, Sri Mulyani: Dari Mana Anggarannya, Suruh Ngutang?
"Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 harga minyak dunia diasumsikan USD100 per barel, tapi harga minyak masih USD105 per barel," katanya.
Sehingga APBN sebagai instrumen negara harus mewaspadai dampak geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum nampak pertanda kapan berakhirnya.
Dirangkum Okezone, Senin (29/8/2022), berikut fakta soal subsidi BBM tak cukup:
1. Presiden Jokowi Buka Suara
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu terkait rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter karena subsidi energi yang disebut tak cukup lagi untuk menahan.
Presiden menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.
“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” katanya.
Namun, dia menjelaskan kalau harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” bebernya.
2. Bansos BBM
Pemerintah sedang menyiapkan alternatif terkait kenaikan BBM subsidi. Salah satunya dengan menyiapkan bantuan sosial (bansos).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk memperdalam program dan anggaran bansos BBM itu.
"Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya darimana, programnya seperti apa," kata Airlangga di komplek istana, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
