Kenaikan Harga BBM Pertalite, Pertamina Tunggu Keputusan Pemerintah
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga kini belum memutuskan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Solar bersubsidi. Padahal, PT Pertamina (Persero) tengah menunggu keputusan tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa Kementerian BUMN melalui Pertamina hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah di sektor energi itu. Karena itu, keputusan ihwal penyesuaian harga BBM hingga pengurangan anggaran subsidi merupakan kewenangan Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
"Soal itu silakan tanya Kemenkeu dan (Kementerian) ESDM. Kami, Pertamina ini pelaksana saja, kan regulator di sana, kita pelaksana menunggu saja kalau diperintahkan," ujar Arya saat ditemui di kawasan GBK, Senin (29/8/2022).
Arya menyampaikan fokus Kementerian BUMN dan Pertamina saat ini adalah menjaga ketersediaan dan distribusi BBM agar berjalan baik. Dia pun memastikan stok BBM hingga saat ini masih mencukupi.
"Yang penting di kami itu bagaimana menjaga penyediaan, kita jaga disTribusinya agar tidak ada beli banyak-banyak atau panic buying," katanya.
Arya menyampaikan masyarakat harus memahami bahwa harga jual Pertalite dan Pertamax saat ini jauh di atas harga keekonomian.
Hingga Juli, lanjut Arya, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,84 kiloliter (KL) dengan harga jual sebesar Rp 7.650 per liter atau di atas harga keekonomian yang sebesar Rp 14.500 per liter. Terdapat subsidi sebesar Rp 114,5 triliun untuk Pertalite hingga Juli.
Pun, dengan harga Solar yang dijual sebesar Rp 5.510 per liter yang lebih tinggi dari harga keekonomian yang sebesar Rp 13.950 per liter atau terdapat selisih Rp 8.800 per liter yang harus disubsidi pemerintah. Arya mengatakan konsumsi solar hingga Juli sudah mencapai 9,8 juta KL.
"Kalikan saja selisihnya, Rp 200,7 triliun. Ini lah yang disubsidi pemerintah hanya untuk Pertalite dan Solar hanya sampai Juli. Ini fakta, kalau ada yang bilang APBN cuma Rp 11 triliun, dia halu," tutur dia.
(Taufik Fajar)
