Share

Harga Minyak Sulit Diprediksi karena Jadi Instrumen Perang

Michelle Natalia, Sindonews · Rabu 07 September 2022 20:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 07 320 2663011 harga-minyak-sulit-diprediksi-karena-jadi-instrumen-perang-5mD92Nfxgc.jpg Minyak Jadi Instrumen Perang. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai volatilitas harga minyak dunia terjadi akibat tekanan geopolitik, termasuk penggunaan bahan bakar sebagai salah satu instrumen perang.

Sehingga kemungkinan harga minyak dunia akan turun apabila outlook dari negara-negara maju masuk ke dalam resesi yang menyebabkan permintaan terhadap minyak juga ikut menurun.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok karena Lockdown Covid-19 di China

“Tapi kita sudah tahu bahwa oil is becoming an instrument of war. Masing-masing menggunakannya itu,” ujarnya, Rabu (7/9/2022).

Untuk itu, dirinya akan menerapkan disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok, BBM Pertamina dan Shell Turun per 1 September 2022

“Ini adalah sesuai dengan task force yang dibuat oleh PBB, dimana mereka mengidentifikasi suasana dan situasi tantangan global ini akan berpotensi kepada tiga area krisis yaitu pangan, energi, dan utang. Selain itu, kalau kita defisit nya masih sangat besar sehingga kemudian kita harus melakukan financing apalagi financingnya sampai desperate, maka kita pasti akan terkena hit dengan cost of fund yang sangat tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sri mengatakan bahwa anggaran subsidi energi di tahun 2023 saat ini masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, pemerintah menyediakan anggaran subsidi minyak lebih dari Rp340 triliun dengan asumsi minyak di kisaran USD90 per barel.

“Tentu kita juga melihat ketidakpastian outlook dari harga minyak,” terangnya.

Dalam melakukan proyeksi tersebut, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan data dari agency yang kredibel dan memiliki otoritas di bidang minyak.

“Seperti international energi agency, mereka akan proyeksikan seperti apa. Mungkin kita akan lihat bloomberg konsensus juga,” tambah Sri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini