Pengusaha Dukung Pengalihan Subsidi BBM untuk Bangun Sekolah hingga RS

Menurut dia, penentuan upah minimum untuk tahun 2023 dinilai akan lebih sulit, selain karena besaran kenaikan terbilang kecil juga harus memperhitungkan dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

"Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak," katanya.

Untuk rencana jangka panjang, menurut dia, ketergantungan pada BBM subsidi harus dilepas secara perlahan karena dunia global sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan yang lebih baik untuk keberlangsungan lingkungan dan dunia usaha.

Dikatakannya Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang bisa dijadikan sumber energi baru terbarukan seperti geothermal, angin, surya, hidro dan beberapa sumber mineral seperti nikel sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk proses transisi energi terbarukan.

Jangan sampai APBN kita terus tergerus untuk subsidi energi fosil yang sudah ditinggalkan negara-negara maju, tambahnya, APBN untuk sektor energi harus digunakan ke masa depan dengan membangun ekosistem ekonomi hijau seperti industri kendaraan listrik serta ekonomi digital dengan membangun infrastruktur digital.

"Tentunya transisi ini harus didukung dengan kebijakan fiskal lainnya seperti insentif dan pengurangan pajak pada pelaku usaha di bidang energi terbarukan agar transisi energi bisa dipercepat," katanya.

(Feby Novalius)